MAUMERE-Tajuk NTT, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sikka dari Fraksi PDIP, Benediktus Lukas Raja (Diky Raja) meminta agar usulan peningkatan dua ruas jalan kabupaten di Kecamatan Magepanda; ruas jalan Magepanda-Ladu Bewa dan ruas jalan Ndete-Tanah Merah menjadi atensi serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Diky Raja dalam Banggar DPRD Sikka dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sikka membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggraan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027 di gedung DPRD Sikka, Kamis, 13/08/2027.
Diky menjelaskan, kondisi ruas jalan Magepanda-Ladubewa yang menghubungkan Desa Magepanda, Desa Woda Mude dan Desa Done dengan panjang kurang lebih 7 Km itu sangat memprihatinkan. Beberapa titik bahkan sudah putus dan menyebabkan aktifitas warga terganggu, terutama saat musim hujan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sangat mengganggu aktifitas warga, terutama anak anak yang sekolah di SMPK Maria Imaculata dan SMA Negeri Magepanda. Kalau musim hujan, bisa dipastikan anak anak tidak bisa pergi sekolah,” jelasnya.
Demikian juga dengan ruas jalan Ndete-Tanah Merah dengan Panjang kurang lebih 5 Km. Kondisinya juga sangat memprihatinkan. Ruas jalan tersebut tidak hanya menghubungkan desa di Kecamatan Magepanda yakni Desa Reroroja dan Desa Leguwoda, tetapi juga menghubungkan Desa Parabubu di Kecamatan Mego.
“Ada beberapa kasus ibu hamil yang terpaksa melahirkan di Tengah jalan karena tidak bisa dibawa ke Puskesmas dengan tepat waktu. Masyarakat sudah mengeluhkan ini, hanya mereka tidak mau viral di media sosial,” jelasnya.
Diky mengatakan, sejumlah ruas jalan di Kecamatan Magepanda menjadi persoalan yang selalui ia angkat sejak menjabat anggota DPRD Sikka sejak 7 tahun lalu. Dan baru ruas jalan Desa Ladubewa-Magepanda sepanjang 2 Km yang baru terealisasi pada tahun 2022 lalu.
“Mengingat ruas jalan tersebut merupakan insfrastrutur penting salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka kami minta agar bisa dianggarkan dalam Rancangan KUA-PPAS 2027 untuk selanjutnya dibahas dalam Rancangan APBD 2027 dan ditetapkan menjadi salah satu prioritas dalam APBD 2027,” tegasnya.
Penulis : Vianey
Editor : redaksi
Sumber Berita : berita desa










