Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas, buku pelajaran, atau angka-angka dalam laporan pembangunan. Pendidikan adalah fondasi utama bagi pembentukan manusia, jalan menuju mobilitas sosial, serta salah satu instrumen paling mendasar untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Karena itu, ketika ribuan anak kehilangan akses terhadap pendidikan formal, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai statistik semata, melainkan sebagai peringatan serius tentang arah pembangunan dan tanggung jawab negara terhadap masa depan generasi mudanya.
Dalam konteks inilah, posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada dalam sepuluh besar provinsi dengan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) terbanyak di Indonesia patut mendapat perhatian serius. Berdasarkan data yang disebut bersumber dari dashboard Anak Tidak Sekolah Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per Oktober 2026, NTT menempati peringkat kesepuluh secara nasional, dengan jumlah 104.232 anak tidak sekolah dari total 3.015.399 anak secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan. Di balik setiap angka, terdapat seorang anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar, sebuah keluarga yang berhadapan dengan keterbatasan, serta masa depan yang berpotensi terhambat oleh keadaan yang seharusnya dapat diatasi melalui kebijakan publik yang tepat.
Ketika lebih dari seratus ribu anak berada di luar sistem pendidikan, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan keadaan. Pemerintah harus mampu menunjukkan langkah nyata untuk mengubahnya.
Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara yang Belum Tuntas
Tingginya angka Anak Tidak Sekolah di NTT seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Persoalan ini tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai kegagalan satu pihak, sebab penyebab anak tidak bersekolah bisa sangat beragam. Namun, angka tersebut jelas menunjukkan bahwa upaya menjamin akses pendidikan yang merata masih menghadapi tantangan besar.
Pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana kebijakan yang selama ini dirancang benar-benar menjawab kebutuhan anak-anak di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis yang menantang, serta kemampuan ekonomi keluarga yang tidak merata?
Dalam banyak keadaan, keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan bukanlah pilihan yang sepenuhnya lahir dari kehendak seorang anak. Keputusan itu dapat dipengaruhi oleh kemiskinan keluarga, biaya transportasi, keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak sekolah yang jauh, tuntutan untuk membantu orang tua bekerja, hingga persoalan sosial lainnya.
Dengan demikian, masalah Anak Tidak Sekolah tidak cukup dipahami sebagai persoalan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Cara pandang semacam itu justru berisiko menempatkan beban persoalan pada keluarga, sementara hambatan struktural yang mereka hadapi luput dari perhatian.
Negara perlu hadir bukan hanya untuk mengimbau orang tua agar menyekolahkan anak, melainkan juga memastikan bahwa setiap keluarga memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya.
Hak atas pendidikan tidak boleh berhenti sebagai amanat konstitusi atau pernyataan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Hak tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan.
Makan Bergizi Gratis Penting, tetapi Tidak Menggantikan Hak atas Pendidikan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut ditempatkan dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan kemampuan belajar anak. Anak yang memperoleh asupan gizi memadai tentu memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh dan belajar secara optimal.
Namun, penting untuk dipahami bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kondisi gizi. Anak membutuhkan lebih dari sekadar makanan bergizi untuk dapat mengikuti pendidikan secara berkelanjutan. Mereka juga membutuhkan sekolah yang mudah dijangkau, tenaga pendidik yang memadai, fasilitas pembelajaran yang layak, dukungan keluarga, serta perlindungan dari hambatan ekonomi yang membuat mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolah.
Di sinilah pemerintah perlu membangun pemahaman kebijakan yang lebih utuh. Program pemenuhan gizi dan program perluasan akses pendidikan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan sebagai bagian dari pembangunan manusia.
Persoalannya muncul ketika keberhasilan pembangunan terlalu bertumpu pada satu program, sementara hambatan mendasar lainnya belum memperoleh perhatian yang sebanding.
Bagi sebagian keluarga di NTT, persoalan yang dihadapi mungkin bukan semata-mata bagaimana menyediakan makanan bagi anak, tetapi juga bagaimana membiayai transportasi ke sekolah, membeli perlengkapan belajar, memenuhi kebutuhan harian, atau menanggung berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan pendidikan.
Bahkan ketika biaya sekolah secara formal telah ditanggung pemerintah, pengeluaran tidak langsung dapat tetap menjadi beban yang berat bagi keluarga miskin.
Karena itu, tingginya angka ATS perlu dijadikan dasar untuk menilai kembali apakah berbagai program nasional telah menjangkau kelompok anak yang paling rentan. Evaluasi tersebut juga perlu dilakukan dengan menggunakan data yang terpilah berdasarkan kabupaten, usia, jenjang pendidikan, kondisi ekonomi, serta alasan utama anak tidak bersekolah.
Kebijakan yang baik bukan semata-mata kebijakan yang terlihat besar dalam skala anggaran, melainkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan paling mendesak dalam kehidupan masyarakat.
NTT Membutuhkan Pendidikan yang Terjangkau, Bukan Sekadar Janji Pembangunan
Bagi NTT, pendidikan seharusnya menjadi salah satu prioritas paling mendasar dalam agenda pembangunan daerah. Provinsi ini masih menghadapi berbagai tantangan geografis dan sosial-ekonomi yang memengaruhi pemerataan pelayanan publik. Dalam kondisi demikian, kebijakan pendidikan tidak dapat dirancang dengan mengandaikan bahwa semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi dan akses geografis yang sama.
Anak yang tinggal dekat dengan sekolah dan berasal dari keluarga berkecukupan tentu menghadapi situasi yang berbeda dari anak yang harus menempuh perjalanan jauh, tinggal di wilayah terpencil, atau berasal dari keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Memperlakukan kedua kelompok tersebut dengan pendekatan kebijakan yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisinya justru berpotensi memperlebar ketimpangan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan afirmatif yang memberikan dukungan lebih besar kepada anak-anak yang menghadapi hambatan paling berat untuk bersekolah.
Salah satu langkah yang layak diperjuangkan adalah perluasan jaminan pendidikan yang benar-benar terjangkau, terutama bagi keluarga miskin dan rentan. Dukungan tersebut dapat mencakup pembebasan pungutan yang diperbolehkan untuk dibebaskan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, bantuan perlengkapan sekolah, dukungan biaya transportasi, serta bantuan pendidikan bagi anak-anak yang terancam putus sekolah.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah memiliki fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang cukup, dan lingkungan belajar yang aman.
Gagasan mengenai pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga menengah patut menjadi agenda serius pemerintah daerah. Namun, gagasan itu harus diterjemahkan ke dalam perencanaan anggaran yang realistis, mekanisme pelaksanaan yang jelas, serta jaminan agar pembiayaan pendidikan tidak justru membebani sekolah melalui cara lain.
Pendidikan yang terjangkau bukan sekadar soal menghapus biaya tertentu. Lebih dari itu, pendidikan yang berkeadilan berarti memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak kehilangan haknya untuk belajar.
Jika pembangunan daerah sungguh-sungguh berorientasi pada peningkatan kualitas manusia, maka investasi terhadap pendidikan anak-anak NTT semestinya ditempatkan sebagai kebutuhan mendasar, bukan sekadar salah satu program di antara banyak agenda pemerintahan.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Dari Komitmen Politik Menuju Kebijakan yang Terukur
Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melkiades Laka Lena memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa persoalan Anak Tidak Sekolah menjadi agenda prioritas pembangunan daerah.
Tanggung jawab tersebut tidak berarti bahwa seluruh persoalan ATS berada sepenuhnya dalam kewenangan pemerintah provinsi. Penanganannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Masing-masing memiliki kewenangan serta peran yang perlu disinergikan. Namun, kompleksitas persoalan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tindakan.
Pemerintah provinsi NTT perlu menunjukkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan melalui kebijakan yang terarah, berbasis data, dan dapat dievaluasi secara terbuka.
Langkah awal yang mendesak adalah memastikan validitas data ATS hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah perlu mengetahui secara jelas siapa saja anak yang tidak bersekolah, di mana mereka berada, berapa usia mereka, apa penyebab mereka tidak mengakses pendidikan, serta bentuk intervensi apa yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing.
Setelah itu, pemerintah harus menyusun peta jalan penanganan ATS yang memiliki target tahunan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, dukungan anggaran, dan indikator keberhasilan yang dapat diukur masyarakat.
Anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar kebutuhan pendidikan tentu memerlukan pendekatan yang berbeda dari anak yang tidak bersekolah karena jarak sekolah terlalu jauh. Demikian pula, anak yang harus bekerja membantu keluarga membutuhkan dukungan sosial-ekonomi yang berbeda dari anak yang menghadapi persoalan administrasi atau keterbatasan layanan pendidikan.
Pendekatan yang seragam berisiko membuat program pemerintah tidak menyentuh akar masalah. Sebaliknya, intervensi yang disusun berdasarkan penyebab konkret akan memberikan peluang lebih besar bagi anak untuk kembali bersekolah atau memperoleh layanan pendidikan melalui jalur yang sesuai.
Dalam konteks ini, masyarakat berhak menuntut agar pemerintah provinsi tidak hanya menyampaikan komitmen politik, tetapi juga mempublikasikan langkah konkret, alokasi anggaran, perkembangan program, serta capaian penurunan angka ATS secara berkala.
Kepemimpinan publik pada akhirnya tidak hanya dinilai dari seberapa banyak program diumumkan, melainkan dari seberapa jauh program tersebut mengubah kehidupan masyarakat.
Jangan Biarkan Anak-Anak NTT Menanggung Beban Ketimpangan
Salah satu bahaya terbesar dari tingginya angka Anak Tidak Sekolah adalah ketika keadaan tersebut perlahan-lahan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Ketika anak-anak kehilangan kesempatan belajar karena kemiskinan, ketika keluarga harus memilih antara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan, atau ketika jarak geografis menjadi penghalang untuk memperoleh layanan dasar, kita sedang berhadapan dengan persoalan keadilan sosial yang tidak boleh dinormalisasi.
Anak-anak tidak memilih untuk dilahirkan dalam keluarga miskin. Mereka juga tidak menentukan kondisi geografis tempat mereka tumbuh. Karena itu, keterbatasan yang melekat pada lingkungan kehidupan mereka tidak seharusnya menjadi penentu utama atas masa depan yang dapat mereka raih.
Di sinilah kehadiran negara menemukan makna paling mendasarnya: memastikan bahwa kesempatan hidup yang layak tidak hanya tersedia bagi mereka yang memiliki sumber daya, tetapi juga terbuka bagi mereka yang selama ini berada di pinggiran pembangunan.
Bagi NTT, persoalan ATS harus dibaca sebagai tantangan pembangunan manusia yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Anak yang tidak memperoleh pendidikan memadai berisiko menghadapi kesempatan kerja yang lebih terbatas, kerentanan ekonomi yang lebih besar, serta kesulitan untuk meningkatkan taraf hidupnya pada masa depan.
Risiko tersebut tidak berarti bahwa setiap anak yang tidak bersekolah pasti akan mengalami masa depan yang buruk. Namun, ketika akses pendidikan terhambat secara luas, masyarakat kehilangan salah satu instrumen terpenting untuk memperluas kesempatan dan memperbaiki kesejahteraan generasi berikutnya.
Karena itu, membiarkan persoalan ini berlarut-larut sama artinya dengan membiarkan hambatan pembangunan manusia terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kita tidak boleh mengukur keberhasilan pembangunan hanya melalui pertumbuhan ekonomi, besarnya anggaran, atau banyaknya program yang dilaksanakan. Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang adil untuk belajar, bertumbuh, dan menentukan masa depannya sendiri.
Mengembalikan Pendidikan ke Pusat Agenda Pembangunan
Tingginya angka Anak Tidak Sekolah di NTT seharusnya menjadi titik tolak untuk membenahi orientasi kebijakan pendidikan secara lebih mendasar.
Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa program nasional disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang beragam, bukan semata-mata menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah. Pemerintah daerah, di sisi lain, harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam intervensi yang sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat NTT.
Keduanya perlu bekerja dalam satu kerangka yang saling melengkapi: pemenuhan gizi, penguatan perlindungan sosial, peningkatan mutu sekolah, dan perluasan akses pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, keberhasilannya tidak boleh dijadikan pengganti bagi evaluasi terhadap persoalan pendidikan lainnya. Demikian pula, program bantuan pendidikan tidak boleh berhenti pada penyaluran anggaran tanpa memastikan bahwa anak-anak yang paling membutuhkan benar-benar menerima manfaatnya.
Pemerintah perlu berani mengukur keberhasilan melalui indikator yang langsung menyentuh kehidupan anak, seperti penurunan jumlah anak yang tidak bersekolah, peningkatan angka kembali bersekolah, penurunan angka putus sekolah, serta pemerataan akses pendidikan antardaerah.
Di atas semua itu, diperlukan kemauan politik untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh dikalahkan oleh pertimbangan popularitas program atau kepentingan politik jangka pendek.
Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Melkiades Laka Lena, bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan, perlu menjadikan persoalan ini sebagai panggilan untuk memperkuat tanggung jawab negara terhadap anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan secara layak.
Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan tanpa ujung mengenai siapa yang paling bertanggung jawab. Yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk mengakui bahwa persoalan ini belum terselesaikan, keberanian untuk mengevaluasi kebijakan, dan kesungguhan untuk menghadirkan solusi yang dapat diukur hasilnya.
Masa Depan NTT Dimulai dari Hak Setiap Anak untuk Belajar
NTT tidak kekurangan anak-anak yang memiliki potensi, kreativitas, dan cita-cita. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa potensi tersebut tidak terhenti hanya karena kemiskinan, keterbatasan akses, atau ketidakhadiran kebijakan yang tepat.
Angka 104.232 anak tidak sekolah, sebagaimana tercantum dalam data yang dirujuk, harus menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang perlu diselesaikan bersama. Setiap anak yang berada di luar sistem pendidikan merupakan alasan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik, memperkuat perlindungan sosial, dan mengevaluasi kembali prioritas pembangunan.
Pemerintah pusat tidak cukup hanya menghadirkan program berskala nasional. Pemerintah daerah juga tidak cukup hanya mengandalkan komitmen dan perencanaan. Keduanya harus membuktikan keberpihakan melalui kebijakan yang menjawab kebutuhan konkret masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran paling mendasar dari kepemimpinan bukanlah seberapa kuat sebuah pemerintahan membangun citra keberhasilan, melainkan seberapa serius pemerintahan tersebut memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan kesempatan hidup lebih baik karena keterbatasan yang seharusnya dapat diatasi.
Sebab, ketika seorang anak kehilangan akses terhadap pendidikan, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan anak itu sendiri, melainkan juga masa depan keluarga, masyarakat, dan daerahnya.
Sudah saatnya persoalan Anak Tidak Sekolah ditempatkan sebagai agenda mendesak pembangunan NTT. Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada pernyataan politik. Bukan untuk mempertajam perbedaan, melainkan untuk mendorong perubahan yang nyata.
Pendidikan yang adil adalah fondasi bagi NTT yang lebih bermartabat. Dan fondasi itu hanya dapat dibangun apabila setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun tempat tinggalnya, memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan. Oleh: Fillipus Kako Pati,
Mantan Ketua BEM Universitas Nusa Nipa dan Mantan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere
Editor : redaksi
