Tajukntt.id- Indonesia sering dinobatkan sebagai negara maritim terbesar di dunia. Pemerintah silih berganti menggaungkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar. Namun, di Pulau Palu’e, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, narasi besar itu dihadapkan pada kenyataan yang memprihatinkan: sebuah dermaga yang rusak parah justru menjadi simbol rapuhnya kehadiran negara.
Dermaga Desa Maluriwu, yang dibangun pada tahun 2017, kini hampir kehilangan fungsinya. Struktur beton di bagian pasir kapal telah ambruk. Penumpang harus menghasilkan keselamatan dengan meniti papan kayu selebar sekitar 40 sentimeter untuk naik dan turun dari kapal. Bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, maupun orang sakit, perjalanan itu bukan sekadar tidak nyaman, melainkan berbahaya.
Ironisnya, kondisi tersebut seolah berlangsung tanpa respons yang memadai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Padahal, lebih dari 12.000 penduduk Pulau Palu’e menggantungkan seluruh aktivitasnya pada transportasi laut. Ketika dermaga rusak, yang terhenti bukan hanya aktivitas berlayar, tetapi juga memberi dampak pada kehidupan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pulau Palu’e memiliki 12 sekolah dasar, dua SMP, satu SMA, dua taman kanak-kanak, 12 PAUD, dua puskesmas, delapan puskesmas pembantu, 21 posyandu, dan delapan polindes. Seluruh kebutuhan pendidikan, kesehatan, logistik, hingga pelayanan pemerintahan hanya dapat diakses melalui jalur laut. Artinya, dermaga bukan sekadar bangunan beton, melainkan infrastruktur vital yang menentukan apakah negara benar-benar hadir bagi warganya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mengusung berbagai program populis yang menjanjikan pemerataan kesejahteraan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Program kedua ini memerlukan sistem distribusi yang efisien, konektivitas yang memadai, serta akses logistik yang aman. Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin program-program tersebut dapat berjalan optimal jika gerbang utama menuju Pulau Palu’e sendiri sudah tidak layak digunakan?
Hingga saat ini, masyarakat Pulau Palu’e mengaku belum merasakan implementasi kedua program tersebut. Tentu ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Namun satu fakta tidak bisa dibantah: infrastruktur yang rusak akan selalu menjadi hambatan bagi distribusi barang, layanan, maupun investasi pemerintah.
Lebih dari itu, kerusakan dermaga juga merugikan perekonomian masyarakat. Pulau Palu’e dikenal sebagai penghasil jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, kelapa, dan mente. Semua komoditas tersebut harus dikirim melalui laut. Ketika kapal sulit bersandar, biaya pengangkutan meningkat, waktu distribusi menjadi lebih lama, dan daya saing hasil pertanian menurun. Pada akhirnya, yang dirugikan adalah petani yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pulau.
Persoalan ini sesungguhnya mencerminkan wajah ketimpangan pembangunan Indonesia. Pemerintah begitu mudah berbicara tentang transformasi ekonomi, hilirisasi, dan pemerataan, namun masih ada wilayah yang bahkan belum memiliki akses pelabuhan yang aman. Pembangunan tidak bisa hanya diukur dari proyek-proyek bernilai triliunan rupiah atau gedung-gedung megah di kota besar. Pembangunan sejati adalah ketika warga di pulau-pulau kecil dapat mengakses layanan dasar dengan rasa aman dan percaya diri.
Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kepulauan terus hidup dalam cuaca cerah hanya karena kerusakan sebuah dermaga. Infrastruktur transportasi merupakan fondasi dari seluruh kebijakan publik. Tanpa akses yang memadai, program sebaik apa pun hanya akan menjadi janji yang sulit diwujudkan.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah pusat perlu menjadikan rehabilitasi Dermaga Maluriwu sebagai prioritas. Ini bukan semata-mata soal memperbaiki beton yang retak atau membangun kembali pelabuhan yang ambruk. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan warga negara, menggerakkan perekonomian lokal, memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus memastikan program-program benar-benar menjangkau seluruh rakyat Indonesia.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari kemampuannya memastikan setiap warga negara—termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil—dapat merasakan manfaatnya. Jika dermaga sebagai satu-satunya pintu masuk Pulau Palu’e terus dibiarkan menuju rusak, maka yang sebenarnya sedang berhenti bukan hanya kapal-kapal yang bersandar, melainkan juga kehadiran negara itu sendiri.
Oleh; Wilhelmus Toka
Dosen Adminkes Unimof
Penulis : TajukNTT.id
Editor : TajukNTT.id
Sumber Berita : Opini
