MAUMERE,tajukntt– Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka mencapai 5,04 persen pada 2025. Angka tersebut melampaui target pemerintah daerah sebesar 3,95 persen. Namun, di balik capaian ekonomi itu, masih ada potret kehidupan masyarakat yang menyisakan pertanyaan besar tentang pemerataan pembangunan.
Di Desa Rejo, warga harus menggotong jenazah sejauh kurang lebih empat kilometer karena jalan rusak dan sulit dilalui kendaraan. Sementara di wilayah Doreng, masyarakat terpaksa harus merogoh kocek Rp500 ribu hingga Rp1 juta untuk membeli 1 tangki air bersih untuk kebutuhan sehari hari.
Dua kenyataan tersebut menjadi potret yang disoroti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere dalam diskusi ‘Tedang Marga’-mengevaluasi kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sikka, di Margasiswa PMKRI Cabang Maumere, Sabtu, 31/10/2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui kajian bertajuk “Menggugat Kesenjangan antara Perencanaan, Pembangunan, Realisasi Anggaran dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka dari Perspektif Keadilan Sosial”, PMKRI mempertanyakan sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini dilaporkan pemerintah benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
Bagi organisasi mahasiswa tersebut, pertumbuhan ekonomi dan capaian administratif tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah. Sebab, pembangunan seharusnya pertama-tama menjawab kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar menghasilkan angka-angka yang terlihat baik dalam laporan.
Pertumbuhan Ekonomi Naik, Kemantapan Jalan Justru Turun
Persoalan infrastruktur menjadi salah satu sorotan utama DPC PMKRI Maumere. Berdasarkan data dalam kajian tersebut, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Sikka terus mengalami penurunan. Pada 2023, tingkat kemantapan jalan mencapai 63,66 persen. Angka itu turun menjadi 57,75 persen pada 2024 dan kembali merosot menjadi 54,17 persen pada 2025. Dari total panjang jalan kabupaten 881,42 kilometer, sekitar 336,10 kilometer tercatat dalam kondisi rusak berat.
Angka tersebut memperlihatkan persoalan infrastruktur yang tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis semata. Ketika jalan rusak menghambat mobilitas masyarakat, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, bahkan pelayanan sosial ikut terpengaruh.
Peristiwa warga Desa Rejo yang harus menggotong jenazah sejauh kurang lebih empat kilometer menjadi gambaran konkret bagaimana buruknya akses jalan dapat menyentuh persoalan kemanusiaan.
Di tengah narasi pembangunan daerah, pengalaman warga tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pembangunan telah menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan?
Air Bersih Seharga Rp1 Juta per Tangki
Persoalan lain muncul dari wilayah Doreng. Di sana, masyarakat masih harus membeli air bersih menggunakan mobil tangki dengan harga berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap kebutuhan paling mendasar sekalipun masih menjadi beban ekonomi bagi sebagian warga.
Air bersih bukan fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan pokok yang seharusnya dapat diakses masyarakat secara layak. Ketika warga harus mengeluarkan biaya hingga Rp1 juta untuk satu tangki air, persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius dalam evaluasi pelayanan publik.
PMKRI mempertanyakan bagaimana pemerataan pembangunan dapat diwujudkan apabila persoalan mendasar seperti jalan dan air bersih masih membayangi kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah.
Angka Pembangunan Belum Sepenuhnya Menjawab Realitas
Sorotan PMKRI tidak hanya menyangkut jalan dan air bersih. Sejumlah indikator pembangunan dalam LKPJ Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 juga menjadi perhatian.
Indeks Pembangunan Manusia tercatat 70,65 dari target 71,10. Rasio Gini mencapai 0,323, lebih tinggi dari target 0,236. Rata-rata lama sekolah berada pada angka 9,39 tahun dari target 9,78 tahun. Sementara indeks ketahanan pangan hanya mencapai 61,8 dari target 77,72.
Di sektor kesehatan, angka kematian ibu meningkat dari 49 per 100.000 kelahiran hidup pada 2024 menjadi 122 per 100.000 kelahiran hidup pada 2025. Sebaliknya, prevalensi stunting mengalami penurunan dari 12,1 persen menjadi 10,3 persen.
Bagi PMKRI, capaian positif tersebut patut diapresiasi. Namun, peningkatan angka kematian ibu dan belum tercapainya sejumlah indikator pembangunan harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Evaluasi juga menyentuh realisasi belanja modal. Pada APBD 2025, realisasi belanja modal tercatat 82,84 persen, sedangkan belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi mencapai 63,64 persen.
PMKRI mengingatkan bahwa penyerapan anggaran dan capaian kinerja tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pelayanan publik apabila masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun.
PMKRI: Jangan Hanya Bangun Narasi Maumere Baru
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere, Melki Bata, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,04 persen harus dilihat bersama kondisi sosial masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi 5,04 persen tentu patut diapresiasi. Tetapi kita juga harus bertanya, apakah pertumbuhan itu benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat? Bagaimana kita berbicara tentang pembangunan dan Maumere Baru ketika masih ada warga Doreng yang harus membeli air bersih dengan harga Rp500 ribu sampai Rp1 juta per tangki, dan warga Desa Rejo harus menggotong jenazah sejauh kurang lebih 4 kilometer karena jalan rusak,” tegas Melki.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berpusat pada wilayah perkotaan. Masyarakat desa, wilayah pesisir, dan daerah yang sulit dijangkau juga berhak mendapatkan infrastruktur serta pelayanan dasar yang layak.
Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Rito Naga, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan organisasinya merupakan bentuk tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat sipil.
“PMKRI tidak sedang mencari kesalahan siapa pun. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan anggaran publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus hadir melalui pelayanan yang dapat dirasakan langsung, mulai dari akses jalan yang layak, ketersediaan air bersih, hingga pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau,” ungkap Rito.
Ia berharap pemerintah daerah membuka ruang evaluasi publik dan menyampaikan langkah konkret untuk menjawab persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
Bagi PMKRI Cabang Maumere, pembangunan Maumere Baru harus dibuktikan melalui perubahan nyata, bukan berhenti pada slogan dan laporan keberhasilan.
Sebab, bagi warga yang masih harus menggotong jenazah karena jalan rusak atau membeli air bersih dengan harga mahal, keberhasilan pembangunan bukanlah angka pertumbuhan ekonomi. Mereka membutuhkan jalan yang bisa dilalui, air yang bisa diminum, dan pelayanan publik yang benar-benar hadir. Di situlah pembangunan seharusnya diuji, bukan hanya dari apa yang tercatat dalam laporan pemerintah, tetapi dari apa yang sungguh-sungguh dirasakan masyarakat. (rilis/DPC PMKRI Cabang Maumere)
Penulis : release
Editor : redaksi
