Golkar dan Demokrat Usul Pemkab Ambil Alih Pengelolaan Parkir dari PT FTF Globalindo

- Reporter

Tuesday, 28 July 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAUMERE-tajukntt, Anggota Banggar dari Fraksi Golkar dan Demokrat DPRD Kabupaten Sikka mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Sikka mengambil alih pengelolaan e-parkir dari PT. FTF Globalindo sebagai cara untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sikka bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sikka membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Sikka, Selasa, 28/07/2026.

Usulan tersebut awalnya dilontarkan oleh Anggota Banggar DPRD Sikka dari Fraksi Golkar, Antonius Hendrikus Rebu (Hengky Rebu) untuk mempertajam poin penerimaan PAD Kabupaten Sikka yang telah disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum fraksi pada rapat sebelumnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dimana, dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar meminta agar target PAD Kabupaten Sikka  dinaikan sesuai realisasi PAD Tahun 2025 sebesar Rp. 134.205.445.863. Oleh karena e-retribusi parkir bisa menjadi salah satu opsi untuk menaikan PAD.

Dengan sendiri mengelola kata Hengky, pendapatan e-parkir utuh masuk menjadi PAD Pemkab Sikka, tidak dibagi ke PT. Globalindo. Selain itu, Pemkab Sikka juga bisa mengoptimalkan SDM yang ada. Hengky mencontohkan saat parkir dikelola oleh Dinas Sat Pol PP dan Damkar Sikka beberapa waktu lalu, pendapatannya sangat besar.

Hengky juga tak menampik fakta bahwasanya terkadang bila pos pendapatan (retribusi) dikelola oleh Pemkab, maka rawan terjadi kebocoran. Namun demikian, Hengky berkeyakinan bila pengelolaan dilakukan dengan baik terutama mengatasi kebocoran penerimaan retribusi, maka akan memberikan hasil yang baik. “Kalau bisa pengelolaanya dikembalikan ke Pemerintah,” ujar Hengky.

Senada dengan Hengky Rebu, anggota Banggar dari Fraksi Demokrat, Yunus Noce Fernandes mengatakan, sumber daya di Dinas Perhubungan memadai untuk melaksanakan e-retribusi parkir. Selain itu, setoran PT. FTF Globalindo juga belum mencapai target sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemkab Sikka. “Dengan dasar itu, saya pikir kita bisa ambil untuk kelola sendiri,” jelas Noce.

Untuk diketahui, PT. FTF Globalindo adalah pihak ketiga yang digandeng oleh Pemkab Sikka untuk mengelola parkir elektronik (e-retribus parkir). Kerjasama tersebut dimulai sejak Januari 2022 di masa pemerintahan Bupati Robi Idong dan Wakil Bupati Romanus Woga untuk e-retribusi parkir di Pasar Alok.

Selanjutnya pada 10 Maret 2026, Pemkab Sikka melalui Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago melakukan penandatanganan kerja sama kembali dengan PT. FTF Globalindo untuk mengelola parkir tepi jalan di 24 ruas jalan di Kota Maumere dengan sistem e-retribusi parkir. Kerjasama selama lima tahun itu mulai diterapkan sejak Mei 2026.

Tujuan kerja sama tersebut adalah demi efisiensi biaya dan resources; meningkatkan kepercayaan wajib retribusi; meningkatkan tertib administrasi pengelolaan retribusi parkir; meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi pelayanan parkir; membangun kesadaran wajib retribusi; dan meningkatkan pendapatan bagi Pemkab Sikka.

 

Komentar FB

Penulis : Vianey

Editor : redaksi

Sumber Berita : ekbis

Follow WhatsApp Channel tajukntt.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Tuesday, 28 July 2026 - 14:01 WITA

Golkar dan Demokrat Usul Pemkab Ambil Alih Pengelolaan Parkir dari PT FTF Globalindo

Berita Terbaru