Sikka-Pemerintah Kabupaten Sikka secara resmi menetapkan status transisi dari darurat ke pemulihan atas dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
Penetapan ini dilakukan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Ruang Rokatenda, Lantai 2 Kantor Bupati Sikka, dan menjadi tonggak penting dimulainya fase pemulihan terencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, SH, dan dihadiri unsur Forkopimda, antara lain Kapolres Sikka, Dandim 1603/Sikka, Ketua DPRD, Kalak BPBD, Kepala Basarnas, serta perwakilan Danlanal dan Kejari Sikka.
Dampak Erupsi Masih Berat: Ribuan Warga Terdampak Hingga Pertengahan 2025
Kepala Pelaksana BPBD Sikka, Putu Botha, menegaskan bahwa meski status tanggap darurat berakhir pada Desember 2024, kondisi lapangan menunjukkan dampak bencana masih signifikan hingga pertengahan 2025.
Sebanyak 5.820 jiwa dari 1.839 KK di lima desa di Kecamatan Talibura—Kringa, Timutawa, Udek Duen, Hikong, dan Ojan—masih mengalami gangguan penghidupan. Mereka terdampak oleh kasus ISPA, kerusakan fasilitas umum, serta keterbatasan layanan dasar.
Data terbaru menunjukkan lonjakan kerusakan bangunan dari 1.119 menjadi 1.259 unit, mencakup rumah warga, sekolah, tempat ibadah, dan Pustu Boganatar. Sementara itu, aktivitas vulkanik masih terekam oleh PVMBG dan BMKG, dengan erupsi terakhir terjadi pada 18 dan 21 Mei, serta 10 Juni 2025. Status Gunung Lewotobi Laki-laki tetap Level III (Siaga), dan warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 6 km dari kawah aktif.
Kepala Basarnas Maumere menyatakan dukungan penuh atas penetapan status transisi ini.
“Kajian BPBD sangat komprehensif dan menjadi dasar kuat pengambilan kebijakan. Kami siap terlibat dalam proses pemulihan, khususnya dalam penyelamatan dan rehabilitasi,” tegasnya.
Dukungan serupa juga disampaikan unsur Forkopimda lainnya, yang sepakat bahwa pemulihan membutuhkan kolaborasi lintas instansi, konsistensi kebijakan, serta penguatan peran pemerintah desa dan komunitas lokal.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menekankan bahwa penetapan status transisi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan dasar, dan ekonomi masyarakat.
“Penetapan ini adalah momentum penting. Kita butuh kerja sama lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat agar proses pemulihan berjalan cepat, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
Ia juga meminta BPBD segera menyusun peta jalan pemulihan yang mengintegrasikan kebutuhan mendesak warga terdampak dengan rencana jangka menengah pembangunan daerah.
