Sikka-Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Marthen Luter Aji, mengungkapkan kekhawatirannya terkait keterlambatan penandatanganan kontrak sejumlah proyek fisik Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) tahun anggaran 2025 yang dikelola Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Sikka.
Dinas PKO Sikka tahun ini mengelola 66 paket pekerjaan yang terdiri atas 56 paket non-tender dan 5 paket tender fisik. Namun, hingga awal September 2025, sebagian besar proyek fisik tersebut belum juga berkontrak, padahal masa kerja di lapangan semakin terbatas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Proyek fisik itu minimal membutuhkan waktu tiga bulan pekerjaan. Kalau PL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus cerdas. Sebelum kontrak diteken bisa dibuat Surat Keterangan Pekerjaan (SKP), agar kontraktor segera mulai bekerja. Kalau menunggu terus, waktu akan habis,” tegas Marthen Aji, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, untuk proyek tender risikonya lebih besar karena proses bisa terganggu sanggahan peserta lelang.
“Kalau ada sanggah butuh lima hari kerja di luar hari libur, kalau ada banding sanggah tambah lagi sepuluh hari. Ini jelas makan waktu,” ujarnya.
Menurut Marthen Aji, kondisi tersebut sangat berbahaya bagi kualitas pembangunan, mengingat semua proyek fisik wajib rampung paling lambat 15 Desember 2025.
“Sekarang kita masuk September. Secara hitungan 120 hari kerja memang pas, tapi kalau ada kendala sedikit saja bisa molor. Apalagi hanya dua PPK yang harus mengawasi 66 paket. Bagaimana kualitas bisa terjamin kalau pengawasan terbatas?” tegasnya.
Ia bahkan menilai jumlah PPK di Dinas PKO tidak sebanding dengan banyaknya paket. Idealnya, kata Aji, minimal ada tiga PPK: masing-masing untuk bidang TK/PAUD, SD, dan SMP. Dengan pembagian itu, pengawasan bisa lebih fokus dan hasil pekerjaan lebih berkualitas.
DPRD, lanjutnya, akan turun langsung mengawasi pelaksanaan seluruh proyek, baik pengadaan barang maupun bangunan fisik, demi memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PKO Sikka, Ahmad Karno, menegaskan dirinya menangani 47 paket dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), sedangkan paket tender ditangani oleh PPK lain.
“Saya sebagai PPK untuk 47 paket. Nilai pekerjaan konstruksi terbesar adalah pembangunan enam ruang kelas SD Hikong senilai Rp377.977.000. Kami optimistis semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu,” jelas Karno, Kamis (4/9/2025) siang.
Meski menuai sorotan DPRD, pihak PPK Dinas PKO Sikka tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai target.
