MAUMERE, TAJUKNTT-Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan parkir tepi jalan menuai penolakan dari DPRD Sikka. Anggota DPRD Sikka, Yohanes Yos de Peskim, dalam wawancara Kamis (26/3/2026) malam, menuturkan bahwa terkait kerja sama antara Pemkab Sikka dengan PT FTF Globalindo tersebut sempat dibahas secara mendalam di Pansus II LKPJ.
“Memang sekarang kan semangatnya meningkatkan pendapatan daerah. Kami mendapatkan beberapa gambaran dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sikka,” ujar Are de Peskim, demikian ia akrab disapa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Are de Peskim menyoroti rincian kerja sama tersebut, mulai dari teknis pelaksanaan hingga bagi hasil. Pihak Dishub Sikka menjelaskan bahwa uji coba peralatan elektronik parkir akan dilakukan pada bulan April dan penerapannya dimulai pada Mei 2026. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat pembagian usaha sebesar 50-50 persen antara Pemkab Sikka dan PT FTF Globalindo dari total pendapatan kotor, dengan batas minimal hitungan pendapatan Rp 64 juta lebih.
“Dengan situasi sekarang ini, menurut saya agak simalakama. Terpenting, yang pertama, kami punya tuntutan, teman-teman juru parkir (jukir) yang selama ini mengurus parkir, tetap diakomodir dalam kesepakatan itu, karena mereka akan berdampak. Jika pertanyaannya, apakah kerjasama ini menguntungkan atau tidak, dari uji coba itu akan ketahuan,” lanjut Are.
Ia kemudian membandingkan skema baru ini dengan pola pengelolaan sebelumnya. “Selama ini kami di Komisi II DPRD Sikka tidak pernah mendapatkan perhitungan yang baik, tapi kenapa saya sebut simalakama, karena selama ini kan para jukir tetap dibiayai dihitung dapat honor dengan hitungan dari total pendapatan yang diperoleh dengan pembagian 60 persen Dishub dan 40 persen bagi jukir. Kalau misalnya penerapannya itu dengan skema pembagian keuntungan 50-50 persen di luar beban upah untuk jukir, pasti pemerintah akan berpikir lebih baik begitu. Namun, kalau filosofinya, kita mau supaya mengkonsentrasikan pendapatan parkir sebesar-besarnya ke tangan Pemda, lalu memanfaatkan juga tenaga kerja yang ada, lalu kemudian metodenya hanya digitalisasi parkir, seharusnya Pemda bisa melalukan itu sendiri,” ungkapnya tegas.
Sebagai solusi alternatif, Are mendorong pemerintah untuk lebih mandiri secara institusional. “Pemerintah bisa melakukan sendiri dengan mendirikan yang namanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir, ini kalau pemerintah berpikir untuk mengkonsentrasikan pendapatan,” ujarnya.
Menurutnya, PT FTF Globalindo perlu dievaluasi berdasarkan kinerjanya di Pasar Alok, baik dari segi pelayanan jasa maupun pendapatan daerah. Ia menilai pemberian beban kerja baru di daerah yang sama menunjukkan keraguan pemerintah untuk belajar mandiri.
“Harusnya kan urusan parkir ini kan tidak berat-berat amat bagi Pemkab,” ungkapnya.
Ia pun membeberkan data perbandingan pendapatan. “Dulu waktu uji petik pendapatan parkir di Pasar Alok sehari bisa sampai Rp 6 juta, seharusnya dalam sebulan pendapatan di angka Rp 180 juta, tetapi kenapa kesepakatan sekarang per bulanya di angka Rp 75 juta,” ujarnya.
Anggota DPRD Sikka dari Partai Garuda ini menekankan bahwa kerja sama di Pasar Alok seharusnya menaikkan target pendapatan dan memperbaiki pelayanan, bukan sekadar memungut uang dari pengguna pasar.
Baginya, tugas Pemkab adalah menyediakan pelayanan parkir sekaligus mandiri dalam pengelolaannya. “Ketika kita bekerja sama, kita harus ada prinsip alih daya dan alih pengetahuan, masa kita bekerja sama sekian tahun, kita tidak bisa belajar teknologi dan pengelolaan parkir yang modern. Harusnya kan kita bisa belajar itu, apalagi kita punya cukup sumber daya manusia,” tambahnya.
Are juga menyinggung potensi sumber daya manusia (SDM) di level birokrasi, termasuk para pegawai PPPK yang penugasannya jelas namun beban kerjanya belum optimal. Ia meyakini optimasi pendapatan dan efisiensi sumber daya bisa dilakukan jika pemerintah berani mendorong pembentukan UPT.
“Saya pikir kalau pemerintah dorong UPT itu, lalu dicari pembiayaannya bisa dianggarkan atau bekerja sama dengan pihak lain yang punya peralatan elektronik parkir dan memperkenalkan pengetahuan penguasaan teknologi itu dengan sumber daya manusia yang ada, itu kita seharusnya bisa mengelola sendiri parkiran,” jelasnya.
Ia mengakui adanya hambatan mental di level birokrasi, seperti trauma atas kegagalan BUMD di masa lalu yang membuat pemerintah enggan mencoba hal baru. Namun, ia berharap pimpinan daerah bisa memperbaiki sistem tersebut.
“Realitasnya, di satu sisi kita terdesak dengan beban keuangan, di sisi lain ada trauma kegagalan pengelolaan badan usaha dari pemerintah sendiri. Kondisi ini membuat kita traumatis dan tidak mencoba hal baru. Padahal, salahnya karena kita tidak menyiapkan sistem yang baik. Memang dengan digitalisasi kebocoran itu bisa dicegah, seharusnya kita bisa masa harus menyerahkan kemampuan itu kepada pihak swasta.”
Ia menegaskan kembali bahwa retribusi parkir memiliki esensi pelayanan publik, bukan sekadar mengejar Target Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Esensi dari parkir itu bukan untuk pendapatan daerah tetapi pelayananan kepada publik dan juga pengendalian lalu lintas, bukan untuk target PAD tetapi kalau bisa jadi PAD ya kita syukuri,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Are mengingatkan Pemkab Sikka agar berhati-hati. “Jadi ada titik lemah dari kerja sama itu yang perlu dievaluasi sebelum memberi kerja sama pengelolaan parkir untuk 24 titik parkir tepi jalan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Sikka melalui Dinas Perhubungan telah menjalin kerja sama (MoU) dengan PT FTF Globalindo untuk 24 titik parkir strategis di Kota Maumere dengan masa berlaku lima tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, Yohanes Emil Satriawan, sebelumnya menegaskan bahwa para jukir tidak akan kehilangan pekerjaan.
“Para jukir akan direkrut menjadi karyawan perusahaan untuk mengelola sistem parkir digital, tetapi mereka harus membuat lamaran baru. Dulu dengan pemerintah, sekarang dengan swasta,” jelas Emil, Kamis (26/3). Ia menambahkan, sistem ini akan dilengkapi CCTV dan dashboard pemantauan real-time untuk memastikan transparansi dan optimalisasi PAD.
