MAUMERE-TAJUKNTT- Ketimpangan distribusi minyak tanah di Kabupaten Sikka kini menjadi sorotan setelah terungkap bahwa penyebaran pangkalan sangat tidak merata. Dari total 578 pangkalan di seluruh kabupaten, sebanyak 417 pangkalan atau sekitar 72% justru menumpuk di wilayah perkotaan Maumere, meliputi Kecamatan Alok Timur, Alok, dan Alok Barat.
Konsentrasi pangkalan yang terpusat di pusat kota ini dituding menjadi pemicu utama sulitnya akses bagi warga di wilayah pedesaan, padahal kuota bulanan untuk Sikka mencapai 9.574 kilo liter atau 9.574.000 liter. Kabag Ekonomi Setda Sikka, Petrus Piter, mengungkapkan bahwa kepadatan pangkalan di kota sangat ekstrem hingga jarak antar pangkalan saling berdekatan.
“Di kota ini pangkalan minyak tanah berjejeran. Bahkan di belakang Toko Boga Dharma saja ada 8 pangkalan yang saling berdekatan,” ungkap Petrus saat memberikan keterangan pers, Kamis (26/03/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski ratusan pangkalan berjejer di wilayah kota, warga dari pelosok desa masih harus berjuang keras. Mama Martina, warga Desa Wairbleler, terpaksa menempuh perjalanan jauh ke Pasar Geliting hanya untuk menemukan jeriken yang kosong. Padahal, ia sangat membutuhkan 10 liter minyak tanah untuk kebutuhan memasak selama dua minggu ke depan, terutama menjelang perayaan Hari Raya Paskah.
Kondisi ini diperparah dengan temuan harga di lapangan yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Warga mengaku terpaksa membeli dengan harga Rp 5.000 per liter, jauh di atas ketetapan pemerintah sebesar Rp 4.000 per liter.
Petrus Piter menegaskan bahwa selain masalah konsentrasi pangkalan, distribusi juga tidak tepat sasaran akibat praktik pangkalan nakal yang lebih mengutamakan pengecer atau pembeli dari luar kabupaten.
“Kalau mereka jual ke luar kota atau ke pembeli dari kabupaten lain, itu merugikan masyarakat Sikka. Di kabupaten lain pun kuota minyak tanahnya sudah ada sendiri,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pangkalan di pemukiman memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memprioritaskan warga setempat sesuai izin operasional yang mereka kantongi.
Pemerintah mengakui bahwa rantai distribusi saat ini belum menyentuh seluruh wilayah. Dari 22 kecamatan di Sikka, baru 16 kecamatan yang terlayani pangkalan minyak tanah. Pemkab Sikka berencana melakukan evaluasi, termasuk kemungkinan pengembangan pangkalan baru di desa-desa yang membutuhkan.
Untuk daerah dengan akses transportasi sulit seperti Kecamatan Doreng dan Mapitara, Pemkab Sikka tengah mengupayakan skema pangkalan transit.
“Contoh dari pulau-pulau di depan Kota Maumere biasa ambil minyak tanah di pangkalan transit di pertokoan di Kota Maumere,” ujarnya.
Sebagai langkah pengawasan dan pengendalian lintas sektor, Pemkab Sikka kini meminta masyarakat aktif menjadi mata dan telinga pemerintah. Jika ditemukan pangkalan yang tidak jujur atau menjual stok ke luar daerah, warga diminta segera melapor.
“Kami mengharapkan kalau ada temuan masalah di atas untuk melaporkan kepada pemerintah. Informasi berupa foto dan video bisa dikirimkan kepada kami, nanti kami akan turun sesuai laporan tersebut untuk mengambil tindakan tegas,” tutup Petrus.
Pemerintah berkomitmen untuk menarik kuota minyak tanah dari wilayah yang berlebih dan mengalihkannya ke desa-desa yang selama ini terabaikan, demi memastikan hak seluruh masyarakat Sikka terpenuhi secara adil.
