MAUMERE-Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi NasDem, Vincentius Johanes Roma, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka. Menurutnya, pembahasan Perubahan KUA-PPAS sebelumnya justru menunjukkan ketimpangan alokasi anggaran antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Joni Roma, denikian ia disapa, dalam dialog bersama Bupati Sikka pada Rapat Paripurna V Masa Sidang III DPRD Kabupaten Sikka dengan agenda Pidato Keterangan Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Lepo Kula Babong, Maumere, Senin (3/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengawali penyampaiannya, Joni Roma mengapresiasi jawaban pemerintah atas delapan poin pemandangan umum Fraksi NasDem. Namun, ia menilai masih ada dua persoalan penting yang belum dijawab secara substantif.
“Pertama-tama, dari fraksi mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan pemerintah yang sudah memberikan jawaban terhadap delapan hal yang disampaikan, ditegaskan oleh fraksi. Saya tidak akan mengomentari semua delapan hal ini, tapi saya ingin lihat dua hal yang terpenting yang menurut saya pemerintah secara substantif tidak memberikan jawaban dengan jelas,” katanya.
Ia menyoroti prinsip kolaborasi dalam penyusunan kebijakan anggaran yang menurutnya belum terlihat, bahkan di internal pemerintah sendiri.
“Fraksi mengharapkan bahwa dalam kebijakan keuangan, prinsip kolaboratif itu tidak boleh disepelekan. Kolaboratif yang dimaksud itu adalah baik inter dan antar OPD, antara pemerintah dan pihak luar, dan dengan masyarakat. Dan jawaban di sini, pemerintah simpel sekali menjawabnya, ‘Pemerintah sependapat dan mohon dukungan dari Dewan yang terhormat.'”
Menurut Joni Roma, persoalan tersebut terlihat jelas saat DPRD membahas Perubahan KUA-PPAS beberapa hari sebelumnya.
“Ini bukan belum terjadi, kenapa fraksi angkat? Kita baru selesai membahas KUA-PPAS Perubahan baru beberapa hari yang lalu. Dan di pembahasan itu, fraksi-fraksi menemukan, ini prinsip kolaborasi ini tidak ada di internal pemerintahan sendiri, jangan ngomong dengan pihak lain.”
Ia mengaku telah menyampaikan kritik keras di Komisi III setelah mencermati data anggaran yang diajukan pemerintah.
“Kita tiga hari berturut-turut membedah Perubahan KUA-PPAS. Di sana gambarannya mengerikan! Ada OPD yang katanya kita bahas itu dalam rangka efisiensi tapi yang kita temukan di pembahasan, ada OPD yang bukan turun, tetapi naik drastis! Sementara ada OPD yang diturunkan sekecil-kecilnya, bahkan ada yang sampai nol! Ini apa maksudnya ini? Apa maksudnya?”
Joni secara khusus menyoroti anggaran Inspektorat Daerah yang dinilainya dipangkas secara tidak wajar.
“Ini, apakah Inspektorat Daerah itu memang mau dibantai? Saya menggunakan bahasa saya di Komisi 3: Apakah OPD yang ini mau dibantai? Sehingga efisiensinya sungguh luar biasa, bahkan banyak sekali yang dinolkan,” ungkapnya.
Ia menilai pemangkasan itu justru terjadi pada tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat.
“Kemudian, yang menjadi tupoksi pokok, tugas pokok dan fungsi Inspektorat justru diturunkan dan disediakan anggaran cuma Rp 54 juta. Untuk program apa? Programnya adalah ‘Pengawasan Pendampingan Desa’. Ini menurut hemat saya konyol ini! Ini analisis berbasis apa ini? Ini tupoksinya OPD kok diperreteli habis-habisan, mau kerja apa?”
Dengan jumlah 181 desa di Kabupaten Sikka, menurutnya anggaran tersebut tidak realistis.
“Saya hitung dengan jumlah desa di Kabupaten Sikka yang 181 desa, tugas pengawasan ini kalau dipakai rumus bagi adil, 1 desa dikenakan biaya Rp 303.000. Ini bisa jalan tidak ini?”
Joni mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan justru berpotensi memunculkan persoalan hukum di desa.
“Sementara pendampingan pembinaan desa ini menjadi hal yang sangat penting. Kita tidak mau perangkat desa kita kemudian tiba-tiba dicobloskan ke penjara. Tapi kalau anggaran untuk Inspektorat disediakan seperti ini, parah ini! Ujung-ujungnya, OPD ini akan berfungsi menggantikan OPD Damkar. Tunggu kasus di sana, dan ujungnya pasti perangkat desa, aparat desa, ataupun Kepala OPD bisa menjadi pesakitan di rumah besar di sebelah Polres. Saya minta ini diperhatikan!”
Ia kemudian menggambarkan adanya ketimpangan besar dalam distribusi anggaran antar OPD.
“Saya ingin menggambarkan bagaimana ada OPD gemuk dan ada OPD basah, sementara yang lain kering total. Ada bidang tertentu di OPD yang anggarannya lebih tinggi dari OPD yang lain.”
Sebagai contoh, ia menyinggung pengalaman DPRD saat melakukan konsultasi ke pemerintah pusat yang diikuti rombongan salah satu OPD dengan jumlah peserta hampir sama dengan anggota DPRD.
“DPRD pernah melakukan perjalanan dinas ke provinsi, konsultasi di Kemenkumham, kami sekitar 18 orang. Sementara yang ngikut dari salah satu OPD saya tidak akan sebutkan nama, itu pesertanya sebanding dengan DPRD. Saya dan Pak Martin kelakar, kita dikawal satu DPRD satu orang. Sementara dari Sekwan yang jalan itu cuma dua orang. Ini bagaimana ini?”
Joni Roma juga mempertanyakan implementasi efisiensi anggaran yang menurutnya hanya memindahkan anggaran dari satu pos ke pos lainnya.
“Kita ngomong efisiensi. Kita ngomong efisiensi itu artinya penghematan-penghematan, tapi ada OPD yang penghematan itu bisa diakali, minus di satu kamar, tambah di kamar yang lain. Akhirnya tidak ada efisiensi, ada yang naik drastis.”
Ia meminta Bupati Sikka memberi perhatian serius terhadap kondisi tersebut agar tidak mengganggu iklim kerja perangkat daerah.
“Saya minta ini demi iklim kerja, Pak Bupati, ini diperhatikan!”
Selain itu, Joni mengungkapkan adanya OPD yang kesulitan menyediakan dana pendamping (sharing) untuk mengakses bantuan pemerintah pusat.
“Ada OPD yang mengeluh, ‘Kami mau dikasih dana dari pusat, tapi kami harus siapkan dana sharing. Mau ambil uang dari mana?’ Ini tolong diperhatikan. Bermiliar-miliar mau datang dari pusat, tapi kita harus diminta dana sharing untuk ini, untuk ini, untuk ini. Mau ambil uang dari mana? Perencanaan tolong dianalisis lebih baik.”
Ia juga menilai kegiatan utama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) justru terkena efisiensi, padahal lembaga tersebut menjadi ujung tombak peningkatan pendapatan daerah.
“OPD-nya Pak Yoseph Benyamin, itu Badan yang cari uang. Tapi justru dia kena efisiensi pada kegiatan-kegiatan utama yang untuk mendatangkan uang. Tolong dilihat lagi.”
Tak hanya itu, Joni Roma menyoroti penghapusan anggaran pelatihan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menurutnya penting untuk mengatasi maraknya akun palsu.
“Kominfo, ada Bapak Kadis-nya ada duduk di situ. Kita sementara ini ngeluh akun palsu kita dibombardir habis-habisan, sulit dilacak ini orang. Program yang diusulkan oleh Kominfo untuk pelatihan hanya Rp 50 juta, nol, dihapus total! Baru kita ngeluh ini akun palsu ini tidak pernah bisa kita hentikan, padahal ada cara menghentikan itu,” tegas Joni Roma.
