MAUMERE, TAJUKNTT-Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Maumere, yakni GMNI, HMI, LMND, BEM Universitas Nusa Nipa Maumere, dan IMM, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sikka, Rabu (01/04/2026), bertepatan dengan hari libur Paskah.
Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi satu tahun kinerja Bupati Sikka yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan, serta belum menjawab kebutuhan riil masyarakat di berbagai sektor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua GMNI Sikka, Wilfridus Iko, dalam orasinya menegaskan bahwa kondisi Kabupaten Sikka saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebut stagnasi pembangunan dan krisis kepercayaan publik menjadi persoalan serius yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah.
“Sampai dengan hari ini, kenapa kita turun, bahwasannya Sikka lagi tidak baik-baik saja. Sikka lagi berduka. Kita punya pemimpin dengan gagasan ‘Maumere Baru’, tapi hari ini tidak ada langkah konkret, tidak ada solusi yang jelas untuk membangun Kabupaten Sikka,” tegas Chiko.
Menurutnya, berbagai janji kampanye yang disampaikan saat Pilkada hingga kini belum terealisasi secara nyata di tengah masyarakat.
“Selama ini belum ada progres yang dijalankan, belum dirasakan oleh masyarakat. Hari ini kita harus turun untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sikka,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari buruknya infrastruktur, minimnya akses listrik di wilayah pelosok, hingga mandeknya sejumlah proyek strategis daerah. Selain itu, program-program unggulan seperti “Satu KK Satu Sarjana” dan layanan pengobatan gratis berbasis E-KTP juga dinilai belum berjalan optimal.
Empat Tuntutan Utama
Aliansi Cipayung Plus membawa sejumlah tuntutan yang disuarakan secara terbuka di depan Kantor Bupati Sikka, di antaranya:
Mendesak pembangunan infrastruktur berkualitas dan pemerataan elektrifikasi hingga pelosok desa.
Meminta kejelasan tindak lanjut pembangunan fasilitas publik seperti RS Doreng dan rumah kreatif bagi generasi muda.
Mendesak optimalisasi layanan kesehatan sosial, termasuk akses BPJS bagi masyarakat di wilayah terisolasi.
Menegaskan realisasi program 20.000 rumah layak huni secara merata dan tepat sasaran.
Mahasiswa juga mengungkap sejumlah contoh kondisi lapangan yang dinilai memprihatinkan, seperti jalan rusak di Desa Karoknatar, Waiblama, dan Natarmage, jembatan penghubung Desa Tanah Rawa–Natarmage yang rusak selama empat tahun, hingga kondisi SMPN 049 Rengarasi di Desa Bu’utara yang belum layak.
Situasi aksi sempat memanas ketika massa mendapati Kantor Bupati Sikka dalam keadaan tertutup dan tidak ada perwakilan pemerintah yang menemui mereka. Sebagai bentuk protes, massa mengibarkan bendera hitam bertuliskan “Indonesia Gelap” berdampingan dengan bendera Merah Putih.
“Kita layangkan bendera dengan tulisan Indonesia gelap. Ya Sikka lagi gelap, Indonesia ini lagi gelap. Banyak kebijakan dari pusat sampai daerah tidak menyentuh masyarakat Kabupaten Sikka,” ujar Chiko.
Kekecewaan massa memuncak dengan aksi bakar ban di depan kantor bupati, disusul penyegelan simbolik sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah daerah.
“Kita segel kantor Bupati karena tidak ada tanggung jawab untuk menemui kami. Ini bentuk kekecewaan dan kekhawatiran kami bahwa Sikka ke depan diancam bahaya,” tegasnya.
Aliansi mahasiswa menyatakan akan kembali turun ke jalan dalam aksi lanjutan (jilid II) dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Kita akan datang lagi dengan massa yang lebih besar. Kita akan evaluasi dan merekomendasikan hasil advokasi ini untuk kepentingan masyarakat, mulai dari rumah layak huni, jalan, hingga infrastruktur lainnya,” pungkas Chiko.
