MAUMERE-Pemerintah Kabupaten Sikka sedang melakukan seleksi ketat terhadap 442 pendaftar Program Bantuan Belajar bagi keluarga tidak mampu atau dikenal publik dengan sebutan beasiswa “Satu KK Miskin Satu Sarjana” tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 327 orang yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan setelah melalui tahapan verifikasi lapangan, validasi, dan wawancara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Sikka, Yohanes Carolus F.Nong, S.STP, mengatakan seluruh pendaftar telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan selama lebih dari dua pekan di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sikka.
“Yang masuk mendaftar ada 442 orang. Kami sudah turun bersama tim selama dua sampai tiga minggu melakukan verifikasi dan validasi di 21 kecamatan, minus Kecamatan Palue yang akan menyusul karena kendala penyeberangan,” katanya usai rapat bersama Komisi I DPRD Sikka, Kamis (6/8/2026).
Menurut Carlos, demikian ia disapa, hasil verifikasi lapangan masih disusun sebelum diplenokan bersama tim yang mana Bupati Sikka sebagai Pembina. Tim tersebut melibatkan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, serta sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Bapelitbang, Inspektorat, dan Badan Keuangan Daerah.
Dalam rapat tersebut akan diputuskan calon penerima yang dinilai layak berdasarkan hasil validasi di lapangan.
Setelah itu, peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan mengikuti tahapan wawancara.
“Wawancara dilakukan untuk melihat minat, bakat, dan motivasi mereka melanjutkan kuliah. Setelah itu baru ditetapkan melalui SK Bupati sebagai calon penerima baru tahun 2026,” ujarnya.
Fernando menjelaskan, pembiayaan bagi penerima baru akan berlangsung hingga tahun 2027 dan telah diperhitungkan bersama pembiayaan penerima beasiswa angkatan 2025.
Pada tahun 2025, Pemkab Sikka menetapkan 75 penerima beasiswa. Namun dua mahasiswa tidak lagi menerima bantuan karena mengundurkan diri dari perkuliahan, sehingga penerima aktif tersisa 73 orang.
“Dua orang keluar karena meninggalkan bangku kuliah. Bahkan ada yang sudah bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan sudah membuat surat pernyataan mengundurkan diri,” katanya.
Fernando menegaskan, tidak semua dari 442 pendaftar akan ditetapkan sebagai penerima. Pemerintah menargetkan sekitar 327 mahasiswa yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Proses seleksi dilakukan berdasarkan hasil validasi kondisi riil di lapangan, bukan semata-mata mengacu pada data kemiskinan.
“Kriterianya sesuai hasil validasi. Kami melihat langsung kondisi rumah, penghidupan, penghasilan, dan kondisi faktual keluarga. Ada yang di data masuk Desil 1 sampai 5, tetapi setelah kami turun ternyata kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik,” ujarnya.
Ia mengatakan perubahan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu alasan dilakukan verifikasi langsung agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Selain hasil validasi, penentuan penerima juga mempertimbangkan hasil wawancara yang akan melibatkan tim psikolog, akademisi, dosen, dan pejabat daerah.
Menurut Fernando, kehadiran psikolog bertujuan menggali motivasi calon mahasiswa agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
“Tidak semua anak ingin kuliah atas kemauan sendiri. Ada yang karena dorongan keluarga. Karena itu kami ingin mengetahui motivasi, minat, bakat, dan kesiapan mental mereka agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan sampai selesai kuliah,” katanya.
Untuk besaran bantuan, setiap mahasiswa akan menerima Rp 5 juta per semester atau Rp 10 juta per tahun.
Nominal tersebut berlaku sama bagi seluruh mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Sementara untuk mempertahankan bantuan, mahasiswa diwajibkan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
Fernando menambahkan, berdasarkan pemeringkatan sementara, jumlah pendaftar beasiswa bantuan belajar terbanyak berasal dari Kecamatan Bola, Doreng, dan Mapitara, disusul Waigete, Waiblama, Talibura, serta sejumlah kecamatan lainnya.
Untuk diketahui, program bantuan belajar tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Bantuan Belajar dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2025 tentang Bantuan Belajar.
