MAUMERE-Sebanyak 3.581 warga Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, tercatat mengungsi pascagempa bumi tektonik yang mengguncang pada Sabtu (15/8/2026). Hingga Selasa (25/8/2026), para pengungsi Palue masih tersebar dan menjalani pola pengungsian mandiri, sementara posko pengungsian terpusat dan dapur umum belum beroperasi.
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka sekaligus Ketua Satgas Penanganan Bencana Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa atau Femy Bapa, mengatakan pemerintah masih terus mengevaluasi pola penanganan pengungsi di Palue.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Femy, masyarakat Palue sejauh ini masih memilih bertahan dan mengungsi di sekitar rumah masing-masing karena merasa lebih aman dan nyaman berada di lingkungan tempat tinggalnya.
“Intinya di lokasi mana pun masyarakat, kita mengikuti permintaan dari masyarakat. Memang masyarakat belum ada, cuma satu dusun di Desa Nitunglea itu yang meminta untuk dievakuasi untuk dipindahkan dari lokasi itu,” ujar Femy dalam wawancara, Selasa (25/8/2026) pagi.
Ia menuturkan, pemerintah sebenarnya telah merencanakan pembangunan posko pengungsian terpusat di kawasan kantor camat atau kantor desa. Namun, hingga kini posko tersebut belum beroperasi secara optimal.
Salah satu kendalanya adalah kondisi akses jalan di Palue yang sebelumnya masih dalam proses penanganan menggunakan alat berat oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kondisi tersebut sempat menyulitkan mobilisasi masyarakat menuju satu lokasi pengungsian terpusat.
“Tadi malam juga Bupati memimpin sendiri rapat evaluasi bersama Posko Palue,” kata Femy.
Femy menjelaskan, sejauh ini baru satu dusun yang secara khusus meminta untuk dievakuasi karena lokasi permukiman dinilai rawan.
Titik kumpul warga di dusun tersebut berada di bawah tebing dan di dekat jurang sehingga dinilai tidak aman apabila terjadi gempa susulan.
Pemerintah kemudian mengarahkan warga untuk berpindah ke lokasi yang lebih aman. Dusun tersebut dihuni sekitar 29 kepala keluarga.
“Memang kemarin ada satu dusun yang meminta untuk dievakuasi karena memang titik kumpulnya sangat rawan, berada di bawah tebing, di bawahnya jurang. Itu sudah kita arahkan evakuasinya,” jelasnya.
Sementara warga di wilayah lainnya masih memilih melakukan pengungsian mandiri di sekitar rumah masing-masing.
Berdasarkan Data Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka per 24 Agustus 2026, jumlah warga Sikka yang mengungsi mencapai 18.833 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.068 jiwa atau 244 KK berada di posko pengungsian terpusat di Lapangan Gelora Samador, Maumere.
Sedangkan 17.765 jiwa atau 4.906 KK lainnya tersebar di berbagai lokasi pengungsian mandiri. Khusus Kecamatan Palue, jumlah pengungsi tercatat mencapai 3.581 jiwa.
Fokus Penuhi Tenda bagi Pengungsi Mandiri
Dengan pola pengungsian mandiri tersebut, Pemkab Sikka kini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga, terutama tenda bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat maupun sedang.
Femy mengatakan warga dengan rumah rusak berat tidak memungkinkan untuk kembali tinggal di dalam rumah sehingga membutuhkan tempat perlindungan sementara di sekitar rumah mereka.
“Fokus untuk yang mandiri di halaman rumahnya itu bisa lebih nyaman, mungkin tenda. Kebutuhan tenda yang nanti kami akan penuhi untuk semua yang sedang mengungsi mandiri, khususnya yang rusak berat maupun rusak sedang, karena mereka tidak mungkin berdiam,” ujarnya.
Sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan masih memungkinkan beraktivitas di dalam rumah, pemerintah akan mengupayakan bantuan terpal sebagai perlindungan tambahan, terutama pada malam hari.
“Kalau semuanya bisa kita berikan tenda, mungkin itu akan kita upayakan tergantung ketersediaan logistik,” katanya.
Menurut Femy, kebutuhan tenda masih cukup besar. Pemerintah sebelumnya telah mendorong sekitar 300 tenda keluarga untuk didistribusikan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Namun, jumlah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan pengungsi mandiri.
“Kemarin kami baru dorong sekitar 300 tenda keluarga. Sudah didistribusikan. Pasti juga masih kurang,” katanya.
Pemkab Sikka masih meminta dukungan data untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan BNPB dan pihak-pihak lain yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan tenda.
Femy mengatakan pemerintah mulai mengubah pola penanganan dari sebelumnya menyasar seluruh warga terdampak menjadi lebih terarah berdasarkan tingkat kerusakan rumah.
Data warga terdampak telah dikunci sejak Senin (24/8/2026). Selanjutnya, pemerintah mulai menyisir warga dengan rumah rusak berat untuk memastikan kebutuhan mereka dapat dipenuhi.
“Kami mulai menyisir yang rusak berat. Terutama rusak berat, untuk kita lihat kebutuhan atau pemenuhan kebutuhannya, karena itu pasti penanganannya akan lebih lama,” katanya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan pemerintah memasuki tahapan transisi dan pascabencana.
