MAUMERE-Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, bagi sebagian besar warga Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, makna kemerdekaan belum sepenuhnya terasa, terutama ketika malam tiba.
Desa Kojagete merupakan salah satu wilayah kepulauan di Kabupaten Sikka yang memiliki tiga dusun, yakni Dusun Nelle, Nanga, dan Nebura. Ketiga dusun tersebut dihuni sekitar 458 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.600 jiwa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari tiga dusun itu, permukiman warga paling padat berada di Dusun Nebura. Selain menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, wilayah ini juga menjadi lokasi sejumlah fasilitas publik, mulai dari sekolah hingga Puskesmas Kojagete yang menjadi salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
Pada Minggu (6/9/2026) pagi, wartawan media ini menyambangi Kampung Lo’ang, Dusun Nelle. Di kampung ini, warga masih mengandalkan lampu pelita untuk menerangi rumah. Kampung yang dihuni sekitar 60 kepala keluarga itu hingga kini belum mendapatkan akses listrik dari jaringan PLN.
Menurut Kepala Desa Kojagete, Malik, penerangan listrik dari tenaga surya itu pun hanya dimiliki oleh masjid sementara warga sebagian besar masih menggunakan lampu pelita sebagai penerangan di malam hari. Menurutnya, kondisi ketiadaan penerangan listrik ini, menjadi salah satu persoalan dasar yang terus dibawa Pemerintah Desa Kojagete dalam setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Selain berulang kali mengusulkan kebutuhan listrik melalui Musrenbang. Pemerintah desa juga melakukan lobi kepada pemerintah daerah maupun anggota DPRD agar persoalan tersebut mendapat perhatian.
“Ini juga menjadi dasar kebutuhan yang memang kami selalu di setiap Musrenbang itu selalu mengusulkan. Dan kita juga sering lobi-lobi melalui anggota dewan,” kata Malik saat ditemui di Kampung Loang, Dusun Nelle.
Namun, perjuangan tersebut belum menghasilkan kepastian kapan jaringan listrik akan masuk ke Desa Kojagete.
Menurut Malik, pemerintah desa berulang kali mendapatkan jawaban agar masyarakat bersabar menunggu program penyediaan listrik.
“Jawaban dari pemerintah memang harus bersabar. He-he, harus bersabar,” ujarnya.
Malik mengatakan, sebelumnya sempat ada pembahasan agar tiga wilayah kepulauan, yakni Desa Kojagete, Semparong, dan Lidi, mendapatkan program penyediaan listrik secara bersamaan.
Namun, dalam pelaksanaannya, hanya Desa Lidi dan Desa Semparong yang kemudian diakomodasi. Sementara Desa Kojagete kembali diminta menunggu.
“Hanya Desa Lidi sama Desa Semparong, Desa Kojagete diminta bersabar,” kata Malik.
Bagi pemerintah desa, kondisi tersebut menjadi alasan untuk terus mendesak pemerintah agar penyediaan listrik tidak kembali ditunda.
“Desa Kojagete diminta bersabar. Dan ini kami terus harus mendesak pemerintah bagaimana harus memberikan program ini,” katanya.
Masih Mengandalkan Lampu Pelita
Bagi warga Kampung Loang, penantian terhadap listrik bukan sekadar menunggu masuknya jaringan PLN. Selama listrik belum tersedia, aktivitas mereka tetap harus menyesuaikan dengan kondisi penerangan yang terbatas.
Ketika malam tiba, pelita masih menjadi salah satu sumber penerangan di rumah-rumah warga.
Karena itu, ketika ditanya apakah masyarakat Desa Kojagete sudah dapat disebut merdeka dari sisi penerangan, Malik memberikan jawaban tegas.
“Sama sekali belum merdeka. Kami ini masih merasa bahwa belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah,” katanya.
Menurut Malik, keterbatasan listrik merupakan bagian dari persoalan pembangunan yang lebih luas di Desa Kojagete. Ia bahkan menyebut desa yang dipimpinnya masih mengalami ketimpangan perhatian pembangunan.
“Iya, masih dianak tirikan oleh pemerintah. Sehingga status Desa Kojagete ini masih status tertinggal,” ujarnya.
Keterbatasan itu, kata Malik, tidak hanya terlihat dari belum tersedianya jaringan listrik. Infrastruktur dasar lainnya juga masih minim sehingga berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
“Dalam hal-hal itu, infrastruktur masih sangat minim,” kata Malik.
Sejumlah warga memang telah mendapatkan panel tenaga surya dari program bantuan pemerintahan sebelumnya. Namun, kapasitas panel tersebut masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga.
“Tenaga surya, ya. Kapasitas kecil untuk satu dua lampu dalam rumah,” ujar Malik.
Dengan kapasitas seperti itu, panel tenaga surya belum sepenuhnya dapat menjadi pengganti jaringan listrik. Pemanfaatannya lebih banyak sebatas menyalakan satu dua bola lampu di dalam rumah.
Dikatakan Malik, persoalan ketiadaan listrik di Desa Kojagete bukan hanya tentang ada atau tidaknya penerangan pada malam hari. Ketiadaan listrik ikut bersinggungan dengan aktivitas belajar anak, kegiatan ekonomi warga, usaha nelayan, hingga terhambatnya pelayanan publik.
Puskesmas Melayani Tiga Desa dengan Listrik Terbatas
Tak hanya ketiadaan listrik pada pemukiman warga, persoalan ketiadaan listrik juga dialami oleh Puskesmas Kojagete yang memiliki peran penting karena melayani masyarakat dari tiga desa kepulauan, yakni Desa Kojagete, Desa Kojadoi, dan Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur. Namun, di tengah luasnya cakupan pelayanan tersebut, persoalan listrik masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi.
Bidan Puskesmas Kojagete, Sri Rahmawati (28), mengatakan keterbatasan fasilitas membuat tenaga kesehatan harus bekerja dengan kondisi yang serba terbatas.
“Kalau untuk ketersediaan masih banyak yang kurang, termasuk mess nakes sama listrik,” kata Sri saat ditemui wartawan media ini di Puskesmas Kojagete, Sabtu (5/9/2026) sore.
Untuk kebutuhan penerangan, Puskesmas Kojagete masih mengandalkan genset atau mesin diesel milik warga. Ketika ada pasien yang membutuhkan pelayanan pada malam hari, tenaga kesehatan harus memastikan bahan bakar tersedia agar mesin dapat dinyalakan.
Sri mengatakan, untuk penggunaan mesin diesel selama sekitar dua malam, dibutuhkan kurang lebih 10 liter solar. Dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter, biaya bahan bakar yang harus disiapkan mencapai sekitar Rp100 ribu.
Namun, biaya tersebut belum menjamin listrik tersedia sepanjang malam.
“Kalau untuk dua malam biasa kalau 10 liter, itu juga hanya sampai di jam 10. Jam 10 listrik mati,” ujarnya.
Keterbatasan listrik di Puskesmas Kojagete kemudian berdampak pada aspek pelayanan kesehatan yang membutuhkan dukungan listrik secara terus-menerus, termasuk penyimpanan vaksin.
Salah satunya vaksin HB-0 yang diberikan kepada bayi baru lahir.
Karena fasilitas penyimpanan dengan dukungan listrik yang memadai belum tersedia, vaksin tersebut tidak disimpan di Puskesmas Kojagete. Vaksin harus ditempatkan di Maumere dan baru diambil ketika dibutuhkan.
“Sekarang kami amfrak juga kami tidak bisa bawa ke sini, kami taruhnya di Maumere. Vaksin baru diambil ketika dibutuhkan, termasuk saat pasien harus dirujuk,” kata Sri.
Sri berharap adanya perhatian Pemkab Sikka untuk ketersediaan penerangan listrik maupun fasilitas penunjang lainnya di Puskesmas Kojagete.
