MAUMERE-Puskesmas Kojagete di Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar meski telah beroperasi melayani masyarakat sejak September 2024.
Puskesmas ini melayani ribuan warga yang tersebar di tiga desa kepualauan dalam wilayah kerjanya, yakni Desa Kojagete, Desa Kojadoi dan Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, di tengah tanggung jawab melayani ribuan warga tersebut, sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan masih belum tersedia. Puskesmas Kojagete hingga kini belum memiliki mobil ambulans atau pun ambulans laut dan belum memiliki sumber listrik yang memadai.
Bidan Puskesmas Kojagete, Sri Rahmawati (28), mengatakan keterbatasan fasilitas tersebut cukup dirasakan tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan sehari-hari.
Sri telah bertugas sebagai bidan di Kojagete sejak 2020 dan kemudian diangkat sebagai PPPK pada 2025.
“Kalau untuk ketersediaan masih banyak yang kurang, termasuk mess nakes sama listrik,” kata Sri saat ditemui wartawan media ini di Puskesmas Kojagete pada Sabtu (5/9/2026) sore.
Kata Sri, untuk penerangan, Puskesmas Kojagete masih mengandalkan genset atau mesin diesel milik warga. Ketika terdapat pasien yang membutuhkan pelayanan pada malam hari, tenaga kesehatan harus memastikan ketersediaan bahan bakar untuk menghidupkan mesin tersebut.
Menurut Sri, untuk penggunaan mesin genset sekitar dua malam dibutuhkan kurang lebih 10 liter solar. Dengan harga sekitar Rp 10 ribu per liter, kebutuhan bahan bakar mencapai sekitar Rp 100 ribu.
Itu pun, kata dia, listrik dari mesin diesel hanya dapat digunakan sampai sekitar pukul 22.00 WITA.
“Kalau untuk dua malam biasa kalau 10 liter, itu juga hanya sampai di jam 10. Jam 10 listrik mati,” ujarnya.
Keterbatasan listrik bukan sekadar persoalan penerangan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang membutuhkan dukungan listrik dan penyimpanan vaksin.
Salah satunya vaksin HB-0 untuk bayi baru lahir. Karena belum memiliki fasilitas penyimpanan dengan dukungan listrik yang memadai, vaksin tersebut tidak dibawa dan disimpan di Puskesmas Kojagete.
“Sekarang kami amfrak juga kami tidak bisa bawa ke sini, kami taruhnya di Maumere,” kata Sri.
Vaksin baru diambil ketika dibutuhkan, termasuk saat pasien harus dirujuk.
Tak Punya Ambulans, Genset Sewa Milik Warga
Persoalan lain yang dihadapi Puskesmas Kojagete adalah ketiadaan mobil ambulans atau pun ambulans laut, mengingat warga 3 desa ini berada di wilayah kepulauan yang terpisah oleh laut.
Sri mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu alasan kendaraan operasional sangat dibutuhkan. Sebagian pasien yang hendak mendapatkan pelayanan harus datang dari kawasan pantai menuju lokasi puskesmas yang berada di wilayah dengan akses menanjak.
Bagi pasien yang tidak mampu berjalan, tenaga kesehatan harus mencari kendaraan milik warga untuk menjemput mereka.
“Tidak ada ambulans. Sama sekali tidak ada,” kata Sri.
Dalam kondisi tertentu, pasien akhirnya harus menggunakan jasa ojek laut untuk mencapai puskesmas. Biaya transportasi tersebut menjadi beban tambahan bagi warga yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kojagete.
Minim Tenaga Kesehatan untuk Layani 3 Desa
Puskesmas Kojagete mulai beroperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat pada 12 September 2024. Setahun kemudian, tepatnya pada Oktober 2025, puskesmas tersebut diresmikan sebagai puskesmas definitif. Dengan cakupan pelayanan tiga desa, kebutuhan terhadap fasilitas pendukung menjadi semakin penting.
Saat ini terdapat kurang lebih 15 tenaga kesehatan yang mendukung pelayanan Puskesmas Kojagete. Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan di pustu dan polindes di desa-desa dalam wilayah kerja Puskesmas Kojagete.
Ia menuturkan, saat ini, bangunan Posyandu di depan Puskesmas Kojagete telah disekat untuk dijadikan mess bagi tenaga kesehatan. Sementara untuk Kapus Kojagete menempati salah satu ruangan di dalam puskesmas karena ketiadaan mess.
Untuk obat-obatan, Sri mengatakan kondisinya relatif lebih baik.
Sementara pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut biasanya dirujuk ke Rumah Sakit Kewapante atau fasilitas kesehatan lainnya, sesuai kondisi pasien dan pilihan keluarga.
Tokoh masyarakat Desa Kojagete, Suhut, menilai keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Puskesmas Kojagete masih menjadi persoalan serius yang perlu segera mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
Menurut Suhut, Puskesmas Kojagete memiliki peran penting karena melayani masyarakat di tiga desa kepulauan. Karena itu, dukungan fasilitas maupun ketersediaan tenaga kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
“Puskesmas ini melayani tiga desa di wilayah kepulauan. Jadi kami berharap pemerintah jangan hanya melihat gedungnya saja, tetapi juga memperhatikan fasilitas pendukung dan tenaga kesehatan yang bertugas di sini. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah dijangkau,” kata Suhut.
Ia juga menyoroti belum tersedianya mess bagi tenaga kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu kendala bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan secara maksimal di wilayah kepulauan.
“Kalau tenaga kesehatan tidak memiliki tempat tinggal yang layak di sini, tentu menjadi persoalan. Mereka juga harus memikirkan tempat tinggal, sementara masyarakat membutuhkan mereka setiap saat. Kami berharap pemerintah bisa menyediakan mess sehingga tenaga kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas Kojagete bisa tinggal dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.
Suhut berharap perhatian Pemkab Sikka terhadap Puskesmas Kojagete tidak berhenti pada penempatan tenaga kesehatan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang yang memadai.
“Harapan kami sederhana, masyarakat di wilayah kepulauan juga harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jangan sampai karena kami tinggal di kepulauan, pelayanan kesehatan yang kami terima menjadi terbatas,” katanya.
Kepala Desa Kojagete, Malik juga menyoroti masih minimnya tenaga kesehatan serta terbatasnya fasilitas pendukung di Puskesmas Kojagete.
Malik mengatakan keberadaan Puskesmas Kojagete merupakan hasil perjuangan pemerintah desa dan berbagai pihak untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sebelum Puskesmas Kojagete berdiri, pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut berada dalam cakupan wilayah kerja Puskesmas Teluk.
“Pada dasarnya pelayanan kesehatan ini menjadi kebutuhan dasar. Sehingga, dari hasil perjuangan pemerintahan sebelumnya, bagaimana mengupayakan, memperjuangkan agar Puskesmas ini dimekarkan dari Puskesmas Teluk sehingga bisa dibangun di Desa Kojagete dan diperuntukkan bagi tiga desa di wilayah kepulauan,” ujar Malik saat ditemui di kediamannya di Kampung Loang, Desa Kojagete, Minggu (6/9/2026) pagi.
Menurut Malik, kehadiran puskesmas di wilayah kepulauan sangat penting karena masyarakat tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah daratan. Namun, keberadaan gedung puskesmas belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Malik mengatakan sejak dibangun hingga beroperasi, masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Dalam perjalanannya, memang sejak dibangun waktu itu dan sampai sekarang sudah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun, masih banyak kekurangan yang dihadapi. Baik itu fasilitas gedung yang memang masih sangat standar, bahkan di bawah standar, maupun perlengkapan di dalamnya yang juga memang belum ada sama sekali,” katanya.
Selain persoalan fasilitas, Malik menilai jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Puskesmas Kojagete masih belum mencukupi.
“Ya, itu juga masih sangat kurang. Masih sangat kurang, sehingga ini juga poin ini juga diusulkan di saat peresmian Puskesmas kemarin,” ujarnya.
Malik mengatakan pemerintah desa telah menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada pemerintah daerah, termasuk saat peresmian Puskesmas Kojagete yang dihadiri Wakil Bupati Sikka, anggota DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan.
Malik mengatakan pemerintah desa selama ini tidak tinggal diam. Aspirasi mengenai kebutuhan fasilitas maupun tenaga kesehatan telah disampaikan melalui berbagai forum perencanaan pembangunan.
“Juga selama ini masih memperjuangkan bagaimana cara pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Sikka, bisa membantu mengadakan semua hal-hal yang menjadi kebutuhan mendasar pelayanan kesehatan di Puskesmas Kojagete ini,” katanya.
Upaya tersebut dilakukan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat dusun, desa hingga kecamatan. Pemerintah desa juga melakukan komunikasi dan lobi dengan berbagai pihak bersama tokoh masyarakat.
Kades Malik menambahkan, beban pelayanan Puskesmas Kojagete dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berada di wilayah kerjanya. Sebagai contoh, Desa Kojagete sendiri memiliki sekitar 458 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 1.600 jiwa.
Jumlah tersebut baru berasal dari satu desa. Sementara Puskesmas Kojagete juga harus melayani masyarakat Desa Kojadoi dan Desa Parumaan.
Kondisi geografis kepulauan membuat kebutuhan terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung yang memadai menjadi semakin penting.
