MAUMERE-Pemerintah Kabupaten Sikka baru merealisasikan sekitar Rp 300 juta lebih dari Rp 20 miliar bantuan Presiden yang dialokasikan untuk penanganan bencana gempa Flores. Angka tersebut mencuat dalam rapat melalui Zoom bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam pertemuan itu, penyerapan bantuan bencana di Kabupaten Sikka disebut baru sekitar 1 persen. Rendahnya serapan tersebut kemudian mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Sikka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa atau Femy Bapa, mengatakan dana Rp 20 miliar tersebut saat ini ditempatkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Selain bantuan Presiden sebesar Rp 20 miliar, Pemkab Sikka juga memiliki BTT yang telah tersedia sebelumnya sebesar Rp 1 miliar. Dengan demikian, total BTT yang tersedia mencapai Rp 21 miliar.
Menurut Femy, dana Rp 20 miliar itu tidak seluruhnya disiapkan untuk membiayai kebutuhan selama masa tanggap darurat. Pemerintah daerah membaginya untuk kebutuhan tanggap darurat dan kegiatan transisi menuju pemulihan.
“Untuk BTT Rp 20 miliar ini, mengingat waktu tanggap darurat kita akan berakhir tanggal 11, penanganan darurat selama ini juga sudah kita lakukan, sehingga kita alokasikan hanya Rp 2,5 miliar di BTT yang nanti akan digunakan batasnya sampai tanggal 11,” kata Femy.
Sementara Rp 17,5 miliar lainnya diarahkan untuk kegiatan transisi menuju pemulihan.
Dana tersebut akan didistribusikan ke program dan kegiatan pada tujuh perangkat daerah. Namun, penggunaannya masih menunggu proses pembahasan dan penetapan APBD Perubahan Kabupaten Sikka.
“Rp 17,5 miliar itu didorong untuk kegiatan transisi menuju pemulihan yang sekarang sedang paralel dengan pembahasan APBD Perubahan. Penggunaannya akan kita lakukan setelah penetapan APBD Perubahan karena didistribusikan kepada program kegiatan untuk tujuh perangkat daerah,” jelasnya.
Baru Rp 300 Juta yang Terealisasi
Femy membenarkan, hingga saat ini realisasi dari dana bantuan Presiden Rp 20 miliar baru sekitar Rp 300 juta.
Ia menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional penanganan bencana, terutama mobilitas petugas dan relawan yang berada di lapangan.
“Sebagian besar itu untuk kebutuhan mobilitas. Jadi untuk BBM kendaraan, kemudian ada sewa-sewa kendaraan, kemudian ada kebutuhan posko dapur, di mana banyak sekali relawan dan petugas yang terlibat dalam distribusi,” katanya.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk kebutuhan perlengkapan darurat seperti terpal dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan penanganan bencana.
Femy mengatakan rendahnya realisasi pada masa awal tanggap darurat juga tidak terlepas dari banyaknya bantuan yang datang dari berbagai pihak.
Kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan pengungsi selama ini turut dipenuhi melalui bantuan dari BNPB, BPBD Provinsi NTT, kementerian dan lembaga, serta donasi masyarakat.
“Kalau banyak bahan kebutuhan pengungsi atau kebutuhan dasar lainnya, itu sudah kita ketahui bersama, banyak sekali donasi yang masuk,” ujarnya.
Meski realisasi baru sekitar Rp 300 juta, Pemkab Sikka masih melihat adanya kebutuhan anggaran untuk masa tanggap darurat yang belum selesai.
Femy mengatakan pihaknya akan mengajukan tambahan sekitar Rp 1,9 miliar untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat yang masih tersisa.
“Per hari ini kami juga akan mengajukan lagi sebesar sekitar Rp 1,9 miliar untuk kebutuhan tanggap darurat yang masih tersisa dua hari lagi,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru membelanjakan dana tersebut karena setiap penggunaan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita ada kehati-hatian juga dalam menggunakan anggaran itu. Kita melihat regulasi yang berkenaan terkait SE Mendagri dan juga fasilitasi terkait dengan penanganan bencana dari BNPB. Sementara sudah diasistensi oleh TAPD,” ungkapnya.
Menurut Femy, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dana bantuan Presiden tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana.
Selain kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat, anggaran dapat digunakan untuk penanganan darurat sarana dan prasarana vital yang terdampak bencana.
Di antaranya penanganan rumah warga, sekolah yang rusak, pembangunan ruang kelas darurat, pemenuhan kebutuhan air bersih, obat-obatan, hingga pembayaran rumah sakit untuk korban luka-luka.
“Termasuk juga penanganan darurat untuk sarana prasarana vital, di antaranya untuk rumah, terhadap sekolah yang rusak, dalam hal ini pembangunan darurat ruang-ruang kelas sekolah. Kemudian ada juga mitigasi dan pemenuhan terkait dengan kebutuhan air bersih. Ada juga obat-obatan termasuk juga pembayaran ke rumah sakit dalam penanganan terhadap korban luka-luka,” jelasnya.
Pemkab Batasi Kegiatan Fisik
Femy memastikan dana Rp 20 miliar tersebut tetap akan dimanfaatkan dalam tahun anggaran 2026.
Menurut dia, pemerintah memiliki waktu sekitar 2,5 hingga tiga bulan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut. Karena waktu yang tersedia relatif singkat, Pemkab Sikka memilih membatasi kegiatan yang bersifat fisik dan lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Sesuai arahan, dana Rp 20 miliar akan digunakan pada satu tahun anggaran ini atau hingga akhir 2026. Waktu maksimal pemanfaatan 2,5-3 bulan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik kita batasi. Lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar,” katanya.
