Nakes Menumpuk di Kota, Puskesmas Pulau Kekurangan, DPRD Sikka Minta Pemkab Evaluasi Penempatan

- Reporter

Monday, 7 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Sikka, Higinus Claudius Daga.

Anggota DPRD Sikka, Higinus Claudius Daga.

 

MAUMERE-Pemerataan tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian Anggota DPRD Sikka, Higinus Claudius Daga. Higinus yang juga Ketua Fraksi Garda Solidaritas DPRD Sikka meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan tenaga kesehatan dari sisi jumlah, tetapi juga memastikan penempatannya sesuai kebutuhan wilayah, terutama di puskesmas yang berada di kepulauan, pedalaman, dan daerah terpencil.

Menurut dia, persoalan distribusi tenaga kesehatan harus ditata secara serius agar tidak terjadi kondisi ketika Puskesmas di wilayah yang sulit dijangkau justru kekurangan tenaga kesehatan, sementara Puskesmas yang berada di sekitar Kota Maumere mengalami kelebihan tenaga kesehatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harus diperhatikan pemerataan penempatan tenaga kesehatan. Jangan sampai yang di kota menumpuk, sementara yang di kepulauan dan pedalaman kekurangan,” kata Higinus, Senin (7/9/2026) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah persoalan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan yang sebelumnya diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus.

Petrus menyebut enam puskesmas di sekitar Kota Maumere mengalami kelebihan tenaga berdasarkan rasio kebutuhan, yakni Puskesmas Wolomarang, Beru, Kopeta, Waipare, Nelle dan Nita.

Sebaliknya, sejumlah puskesmas di wilayah kepulauan dan pedalaman seperti Kojagete, Tuanggeo, Palue, Teluk, Tanarawa, Mapitara, Habibola, Feondari dan Lekebai masih mengalami kekurangan tenaga.

Soroti Penempatan Nakes Pakai Surat Tugas

Bagi Higinus, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola penempatan tenaga kesehatan.

Ia meminta pemerintah memastikan tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan penempatan di wilayah kepulauan maupun pedalaman benar-benar menjalankan tugas sesuai lokasi penempatannya.

“Kalau sudah ditempatkan di sana, ya harus dilihat kembali penempatannya. Jangan sampai tenaga kesehatan yang seharusnya melayani masyarakat di daerah itu justru berada di tempat lain,” ujarnya.

Higinus meminta pemerintah mengevaluasi kembali tenaga kesehatan yang berpindah dari lokasi penempatan awal ke fasilitas kesehatan lain melalui mekanisme surat tugas.

Menurut Higinus, apabila tenaga kesehatan yang ditempatkan di wilayah kepulauan kemudian dipindahkan ke wilayah perkotaan, pemerintah perlu menjelaskan dasar dan prosedurnya.

Ia meminta tenaga kesehatan tersebut dikembalikan ke puskesmas sesuai lokasi penempatan awal apabila memang tidak ada dasar yang jelas untuk perubahan penempatan.

Danus mencontohkan adanya tenaga kesehatan yang disebutnya sebelumnya berada di wilayah Puskesmas Kojagete, tetapi kemudian bertugas di Puskesmas Wolomarang melalui surat tugas.

Ia meminta pemerintah memeriksa kembali kasus tersebut.

“Dia ada di Puskesmas Kojagete, dia pakai surat tugas pindah ke Puskesmas Wolomarang,” katanya.

Ia kemudian menyinggung kekhawatiran jika penempatan tenaga kesehatan lebih mudah berubah karena seseorang memiliki akses atau kedekatan dengan pejabat tertentu.

“Hanya yang penting dekat dengan satu dua orang, satu dua orang dekat dengan pejabat, mereka dengan cara begitu,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan perangkat terkait perlu memastikan setiap surat penempatan maupun surat tugas memiliki dasar yang jelas serta tidak mengabaikan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Kepulauan Tak Bisa Dipandang Sama dengan Kota

Higinus juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis dalam menempatkan tenaga kesehatan.

Menurut dia, bekerja di wilayah kepulauan tidak sama dengan bekerja di wilayah perkotaan. Tenaga kesehatan yang ditempatkan di pulau harus berhadapan dengan persoalan transportasi, jarak antarpulau, keterbatasan fasilitas, hingga karakter masyarakat setempat.

Karena itu, penempatan tenaga kesehatan semestinya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif.

“Jangan hanya melihat dari sisi orangnya mau di mana, tetapi pemerintah harus melihat kebutuhan masyarakat di mana,” katanya.

Ia menilai tenaga kesehatan yang memahami karakter masyarakat setempat juga memiliki nilai penting dalam pelayanan.

Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, memahami bahasa dan kondisi sosial setempat, menurut dia, dapat membantu tenaga kesehatan membangun hubungan pelayanan yang lebih baik.

“Di daerah kepulauan itu aspek sosial dan psikologis masyarakat juga harus diperhatikan. Orang yang memahami daerah dan masyarakat setempat tentu lebih mudah berkomunikasi,” ujarnya.

Puskesmas Kojagete, salah satu fasilitas publik di Desa Kojagete yang belum memiliki penerangan listrik memadai. Foto: Mario Sina.

Puskesmas Kojagete menjadi salah satu wilayah yang menurut Higinus perlu mendapat perhatian dalam kebijakan distribusi tenaga kesehatan.

Puskesmas yang mulai beroperasi pada September 2024 tersebut melayani masyarakat di tiga desa kepulauan, yakni Desa Kojagete, Kojadoi dan Parumaan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sikka menyebut Puskesmas Kojagete masih mengalami kekurangan sejumlah tenaga. Salah satunya tenaga farmasi.

Kondisi tersebut berlangsung ketika masyarakat yang dilayani puskesmas harus menghadapi tantangan geografis karena seluruh wilayah pelayanan berada di kawasan kepulauan.

Higinus menilai persoalan seperti itu harus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan penempatan tenaga kesehatan.

Menurut dia, penataan tidak berarti sekadar memindahkan orang dari satu Puskesmas ke Puskesmas lain, tetapi harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang jelas.

“Harus ada pemetaan. Mana puskesmas yang kelebihan, mana yang kekurangan. Setelah itu pemerintah mengambil kebijakan supaya distribusinya benar-benar merata,” katanya.

“Yang paling penting adalah masyarakat. Pemerintah harus memastikan masyarakat di pulau dan daerah terpencil juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama,” tambahnya.

Higinus berharap evaluasi distribusi tenaga kesehatan menjadi bagian dari pembenahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sikka.

Menurutnya, keberadaan puskesmas di wilayah kepulauan tidak akan maksimal apabila tidak dibarengi dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan.

“Jangan bangun puskesmasnya saja, tetapi orangnya tidak cukup. Puskesmas ada, tetapi tenaga kesehatan kurang. Ini yang harus kita benahi bersama,” tutupnya.

Komentar FB

Follow WhatsApp Channel tajukntt.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bantu Pemulihan Pascagempa, Golkar Salurkan 50 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Sembilan Kabupaten di NTT
Senator AWK Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Wolomotong, Sikka yang Sudah Tiga Bulan Krisis Air Bersih
Antre Air hingga Dini Hari, Warga Desa Wolomotong Sampaikan Terima Kasih Bantuan Air dari PMI Sikka
BPJS Ketenagakerjaan Sikka Sosialisasikan MLT, Pekerja Bisa Ajukan Kredit Rumah lewat BTN
Wabup Subandi Apresiasi PLN dan Yayasan FREN Dukung Pengembangan Hortikultura di Desa Hoder, Sikka
Dorong Pertanian Hortikultura Berkelanjutan, Yayasan FREN dan PLN Tanam Perdana HORTI THE BEST di Desa Hoder, Sikka
Sumber Air Mengering, Warga Desa Wolomotong, Sikka Alami Krisis Air Bersih
Warga Dobo Kesulitan Air Pascagempa, PMI Sikka Salurkan Air Bersih, Tandon dan Bantuan Kebutuhan Dasar
Berita ini 157 kali dibaca

Berita Terkait

Wednesday, 14 October 2026 - 01:11 WITA

Bantu Pemulihan Pascagempa, Golkar Salurkan 50 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Sembilan Kabupaten di NTT

Saturday, 10 October 2026 - 06:42 WITA

Antre Air hingga Dini Hari, Warga Desa Wolomotong Sampaikan Terima Kasih Bantuan Air dari PMI Sikka

Friday, 9 October 2026 - 04:42 WITA

BPJS Ketenagakerjaan Sikka Sosialisasikan MLT, Pekerja Bisa Ajukan Kredit Rumah lewat BTN

Thursday, 8 October 2026 - 06:49 WITA

Wabup Subandi Apresiasi PLN dan Yayasan FREN Dukung Pengembangan Hortikultura di Desa Hoder, Sikka

Thursday, 8 October 2026 - 06:45 WITA

Dorong Pertanian Hortikultura Berkelanjutan, Yayasan FREN dan PLN Tanam Perdana HORTI THE BEST di Desa Hoder, Sikka

Berita Terbaru