Jakarta-BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hingga akhir 2024, kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45 persen dari total populasi, mencakup 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyebut pencapaian ini merupakan bukti nyata hadirnya layanan kesehatan bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menghadirkan layanan BPJS Keliling di hampir 38 ribu titik dan menjalin kerja sama dengan Mal Pelayanan Publik di 227 lokasi,” ungkap Ghufron dalam acara Public Expose, Senin (14/7).
Seiring meningkatnya jangkauan layanan, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan juga mengalami peningkatan 28 persen selama 10 tahun terakhir. Sementara itu, jumlah rumah sakit mitra melonjak hampir dua kali lipat, dari 1.681 menjadi 3.162 unit.
Tak hanya memperluas kerja sama, BPJS Kesehatan juga aktif menjangkau wilayah Daerah Belum Tersedia Fasilitas Memadai (DBTFMS). Melalui kolaborasi dengan rumah sakit apung dan pengiriman tenaga kesehatan, layanan JKN kini tersedia di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, hingga Papua Pegunungan.
“Inovasi digital juga kami dorong. Peserta kini bisa mengakses layanan melalui Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (layanan lewat WhatsApp), Voice Interactive JKN, hingga BPJS Kesehatan Online via Zoom,” jelas Ghufron.
Ia menambahkan, sebanyak 17,2 juta peserta memanfaatkan layanan telekonsultasi, sementara lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit telah menerapkan sistem antrean online. Inovasi ini bertujuan mengurangi waktu tunggu serta menyederhanakan pelayanan, termasuk bagi peserta dengan penyakit kronis melalui Program Rujuk Balik.
BPJS Kesehatan juga menetapkan Enam Janji Layanan JKN di fasilitas kesehatan, di antaranya pelayanan cukup dengan KTP, tanpa biaya tambahan, tanpa diskriminasi, dan kepastian obat tersedia.
Dalam pengelolaan keuangan, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk ke-11 kalinya berturut-turut sejak 2014. Aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2024 tercatat mencapai Rp49,52 triliun, cukup untuk menutup klaim hingga 3,4 bulan ke depan. Hasil investasi pun melampaui target, mencapai Rp5,4 triliun.
Sepanjang tahun 2024, sebanyak 673,9 juta kunjungan layanan JKN tercatat, atau rata-rata 1,8 juta kunjungan per hari. Menurut Ghufron, hal ini menjadi cerminan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem JKN.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebut kinerja tahun 2024 sebagai titik penting dalam fase maturitas Program JKN. Ia menegaskan bahwa prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci kepercayaan publik terhadap program ini.
“Program JKN telah berkembang menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara, dari kota besar hingga pedalaman,” tutup Kadir.
