Kupang-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong program penanaman jagung di NTT sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Program ini akan diawali dengan pembukaan lahan seluas 500 hektar dan ditargetkan terus berkembang. Launching resmi akan dilaksanakan pada 27 September 2025 dan diresmikan oleh Presiden RI melalui konferensi virtual (zoom).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini disampaikan Anggota DPD RI Provinsi NTT, Angelius Wake Kako dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan “Senator Peduli Ketahanan Pangan” di Kantor Gubernur NTT, Jumat, 19 September 2025.
Lebih lanjut Angelius mengatakan lahan di Desa Oenesu akan dipilih sebagai lokasi percontohan karena ketersediaan air yang mencukupi. Lahan sawah tidak digunakan dalam program ini karena secara bersamaan pemerintah sedang menggaungkan pengembangan padi. Untuk itu, penanaman jagung diarahkan pada lahan kering dan potensial.
“Untuk launching awal akan disiapkan lahan sekitar 1.000 meter sebagai pilot project, selanjutnya akan di proses pembukaan lahan jagung hingga 500 hektar. Kami berharap Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan untuk tidak hanya pada saat launching tetapi juga proses selanjutnya,” jelas Angelius.
Angelius menegaskan bahwa PT Bulog dan PT Pupuk Indonesia akan mensupport program ini melalui kepastian pasar dan ketersediaan pupuk bersubsidi.
“Permasalahan paling mendasar petani NTT saat ini adalah kepastian pasar dan harga jual jagung yang tidak sesuai dengan harapan petani. Kita sudah memastikan ke PT Bulog agar mengambil sesuai harga yang sudah ditetapkan pemerintah”, ujar Wakil Ketua I Komite II DPD RI
“PT Pupuk Indonesia juga sudah siap mendukung melalui ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani di NTT. Kita perlu pupuk untuk meningkatkan produktifitas jagung “, lanjutnya.
Dari sisi teknis, Direktur Konservasi dan Pengembangan SDA Pertanian Kementan, Asmarhansyah, menyampaikan pihak mendukung penuh program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang di gagas oleh DPD RI. Kementerian Pertanian akan menyiapkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL), Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
“NTT memiliki banyak lahan berbukit. Karena itu, lokasi tanam sangat menentukan hasil. Selain itu, penyediaan benih dan saprodi akan diintegrasikan sehingga petani dapat segera memulai penanaman. Data lokasi juga akan diverifikasi kembali untuk menentukan titik pemasangan sumur bor,” jelas Asmarhansyah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kosmas Damianus Lana menyoroti perihal optimalisasi lahan dan produktivitas pertanian. NTT memiliki potensi lahan kering seluas 1.841.379 hektar, namun lahan yang produktif saat ini masih sangat terbatas.
“Dari total lahan jagung seluas 255.165 hektar, baru sekitar 49% yang telah dimanfaatkan secara optimal, dengan rata-rata produktivitas hanya 2,6 ton per hektar. Padahal, dengan teknologi dan dukungan infrastruktur yang baik, angka ini bisa ditingkatkan menjadi lebih dari 5 ton per hektar,” jelas Kosmas.
Pemerintah Provinsi NTT menyambut baik dukungan dari DPD RI dan Kementerian Pertanian untuk pengembangan komoditi strategis seperti jagung melalui Program Senator Peduli Ketahanan Pangan.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan infrastruktur yang memadai, peremajaan perkebunan, serta pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, maka NTT dapat melangkah lebih cepat menuju kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
