MAUMERE-TAJUKNTT-Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sikka tahun 2026 masih menunjukkan ketimpangan mencolok. Bahkan, terdapat desa yang belum menyetor sama sekali atau berada di angka nol persen.
Fakta ini terungkap dalam kegiatan Evaluasi Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Sikka, Ir. Simon Subandi Supriadi, Rabu (6/5/2026), di Aula Egon, Lantai 3 Kantor Bupati Sikka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa kinerja para penjabat (PJ) kepala desa harus diukur dengan target yang jelas, termasuk dalam hal capaian setoran PBB. Ia secara tegas mengingatkan agar para PJ tidak menjalankan tugas secara asal-asalan.
“Jangan hanya sekadar jadi PJ. Kerja harus pakai target. Tiap minggu harus ada laporan setoran PBB. Ini wajib,” tegasnya.
Wabup bahkan menyentil langsung soal kedisiplinan aparatur desa. Ia mengingatkan bahwa jabatan PJ kepala desa bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki tanggung jawab besar terhadap capaian pendapatan daerah.
“Jangan jadi PJ kades kalau malas bekerja. Tugas itu ada konsekuensinya,” ujarnya.
Dalam pemaparan data, Wabup mengungkapkan bahwa Desa Pealibaler di Kecamatan Doreng hingga kini masih berada di angka 0 persen realisasi PBB. Sementara di kecamatan yang sama, Desa Nembura justru telah mencapai 100 persen.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam kinerja pemungutan PBB antarwilayah.
Untuk wilayah perkotaan, Wabup juga menyoroti rendahnya capaian di Kelurahan Waioti yang masih di bawah 50 persen. Padahal, secara umum kelurahan di wilayah kota rata-rata sudah mencapai di atas 90 persen.
“Waioti ini jadi tanda tanya. Potensinya besar, tapi realisasinya rendah. Ini hanya dua kemungkinan: tidak pernah ditagih atau sudah ditagih tapi tidak disetor,” tegasnya.
Sebagai langkah evaluasi, Wabup meminta Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sikka untuk memperketat sistem pelaporan. Ia mewajibkan laporan mingguan dari seluruh wilayah.
Setiap hari Senin, camat diminta melaporkan capaian PBB di wilayahnya. Laporan tersebut merupakan rekap dari lurah dan PJ kepala desa yang disampaikan berjenjang hingga ke Bappenda, dengan tembusan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
“Ini harus jadi komitmen bersama. Tidak bisa lagi kerja tanpa target dan laporan,” katanya.
Selain menyoroti PBB, Wabup juga mengingatkan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan keuangan daerah. Ia mengungkapkan bahwa transfer pajak dari pemerintah provinsi belum sepenuhnya terealisasi.
“Dari total Rp35 miliar, baru sekitar Rp6 miliar yang masuk minggu lalu. Ini tentu menyulitkan pembiayaan kegiatan,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus lebih kreatif dan serius dalam menggali sumber PAD, salah satunya melalui retribusi parkir.
Wabup mengungkapkan bahwa pada 11 Mei 2026 mendatang, Pemkab Sikka akan meluncurkan kerja sama pengelolaan parkir tepi jalan dengan PT FTF Global Indo di 24 titik di Kota Maumere.
“Dengan pihak ketiga, setoran akan lebih pasti setiap bulan,” katanya.
Di akhir arahannya, Wabup kembali mengingatkan para PJ kepala desa untuk mampu membagi waktu antara tugas utama dan tanggung jawab tambahan di desa.
“Ada empat hari kerja efektif, silakan diatur dua hari di kantor asal, dua hari di desa. Hari Jumat kerja dari rumah, tapi tetap standby. HP harus aktif,” pesannya.
Evaluasi ini dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappenda, serta seluruh camat, lurah, kepala desa, dan PJ kepala desa se-Kabupaten Sikka. Pemerintah berharap, melalui penguatan pengawasan dan disiplin aparatur, capaian PBB ke depan bisa lebih merata dan optimal.
