MAUMERE, TAJUKNTT-Dinas Sosial Kabupaten Sikka akan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat Program Sekolah Rakyat yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Kristianus Amstrong, mengatakan langkah tersebut dilakukan agar program Presiden Prabowo Subianto benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di Kabupaten Sikka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data awal mengacu pada DTSEN. Kami akan turun langsung ke lapangan, kami akan wawancara, kami akan melihat secara langsung dan juga bertanya terkait kesiapan dari orang tua terhadap anak yang akan direkrut masuk Sekolah Rakyat ini,” ujarnya pekan lalu.
Kristianus menjelaskan, pihaknya juga akan menyinkronkan data DTSEN dengan data anak putus sekolah dan anak tidak sekolah. Dari proses itu nantinya akan ditentukan prioritas penerima manfaat, terutama bagi masyarakat pada Desil 1 dan Desil 2.
Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kabupaten Sikka, tercatat sebanyak 2.924 Anak Tidak Sekolah (ATS) dan 7.949 anak putus sekolah di wilayah tersebut.
Menurutnya, jumlah anak yang belum sekolah maupun putus sekolah tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Sikka. Kecamatan Talibura tercatat memiliki jumlah tertinggi dengan 849 anak, sedangkan Kecamatan Nelle menjadi yang terendah dengan 93 anak. Sementara kecamatan lainnya rata-rata berada pada kisaran 300 hingga 400 anak.
Dengan kondisi geografis Kabupaten Sikka yang cukup menantang, Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan dinas terkait serta pemerintah kecamatan dan desa untuk memastikan proses verifikasi dan validasi berjalan maksimal.
“Walaupun kondisi yang mungkin agak jauh seperti di Kecamatan Palue ada sekitar 370 anak, kami akan lakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan juga pihak desa, kita bersama turun lakukan asesmen untuk melihat lebih dekat sehingga data yang kita hasilkan valid,” ungkapnya.
Kristianus menilai tingginya angka anak tidak sekolah dan putus sekolah menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Ia mengatakan, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak yang kehilangan akses pendidikan akibat persoalan ekonomi maupun faktor sosial lainnya.
“Program ini diarahkan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar bisa kembali memperoleh pendidikan yang layak,” katanya.
Selain menyiapkan data penerima manfaat, Pemerintah Kabupaten Sikka juga telah menyiapkan lahan seluas 52.872 meter persegi atau sekitar 5,29 hektare di Jalan Raya Maumere-Larantuka Kilometer 30, Desa Egon, Kecamatan Waigete, untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang telah bersertifikat dan dinilai memenuhi syarat dari sisi aksesibilitas, keamanan, serta kelayakan infrastruktur dasar.
Kristianus menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sikka mendukung penuh pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program Presiden Prabowo yang difokuskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh akses pendidikan sekaligus menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan di daerah.
