MAUMERE-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) pertama di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka yang mengoptimalkan program ASN Care hingga mencapai 100 persen perlindungan bagi pegawainya.
Program tersebut resmi diluncurkan dalam kegiatan yang digelar DPMD Sikka bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sikka di Kantor DPMD Sikka, Kamis (27/8/2026) pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala DPMD Sikka Ferdinandus Florianus, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sikka Ade Aryan Manala Tandi, serta seluruh pegawai lingkup DPMD Sikka.
Sebanyak 32 pegawai lingkup DPMD Sikka didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program ASN Care.
Berbeda dengan sejumlah OPD lain yang telah menjalankan program ASN Care, DPMD Sikka menjadi OPD pertama yang melakukan optimalisasi perlindungan hingga 100 persen.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sikka, Ade Aryan Manala Tandi, mengapresiasi komitmen DPMD Sikka tersebut.
Menurutnya, program ASN Care sebenarnya telah digagas sejak lama di tingkat Kabupaten Sikka. Namun, DPMD Sikka menjadi OPD pertama yang mengoptimalkannya secara penuh.
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan OPD pertama di tingkat Kabupaten Sikka yang melakukan optimalisasi program ASN Care dengan tingkat perlindungan sampai 100 persen,” ujar Ade.
Ia menjelaskan, sebanyak 32 pegawai DPMD Sikka mengikuti tiga program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Untuk kepesertaan tersebut, iuran yang dibayarkan secara kolektif mencapai Rp36.800 per orang setiap bulan.
Ade berharap program ASN Care tidak berhenti hanya pada perlindungan bagi pegawai DPMD Sikka. Menurut dia, para peserta juga diharapkan menjadi agen informasi dengan menyampaikan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada keluarga, tetangga, maupun masyarakat sekitar.
“Harapannya informasi ini tidak hanya berhenti di kita. Tolong sampaikan kepada yang lain, baik keluarga dekat maupun tetangga, supaya mereka turut aktif dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Ade mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu langkah strategis untuk memitigasi dampak risiko sosial yang dapat muncul akibat kecelakaan kerja maupun kematian.
Ia mencontohkan, ketika seorang pekerja meninggal dunia, keluarga harus menanggung berbagai kebutuhan secara mendadak, mulai dari biaya peti jenazah hingga kebutuhan pemakaman.
“Dampak yang ditimbulkan akibat risiko sosial ketenagakerjaan, baik kecelakaan kerja maupun meninggal dunia, itu selalu menimbulkan beban materi kepada keluarga,” ujarnya.
Karena itu, menurut Ade, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting terutama bagi pekerja yang memiliki risiko tinggi, termasuk nelayan maupun pekerja yang melakukan aktivitas memanjat pohon seperti penyadap atau pengiris moke.
Ia juga mendorong agar perlindungan tersebut nantinya diperluas kepada anggota keluarga peserta maupun kelompok pekerja lainnya.
Sementara itu, Plt. Kepala DPMD Sikka, Ferdinandus Florianus, mengatakan peluncuran ASN Care menjadi momentum penting sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan aparatur di lingkungan DPMD.
Menurut Ferdinandus, aparatur merupakan aset utama sebuah organisasi. Sebagus apa pun program dan sistem yang dibangun, kata dia, semuanya tidak akan berjalan maksimal tanpa sumber daya manusia yang sehat, aman, dan terlindungi.
“Ini bukan saja pemaknaan launching program, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap perlindungan seluruh aparatur Dinas PMD,” katanya.
Ferdinandus menjelaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai DPMD berawal dari diskusi bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam rangkaian kegiatan 17 Agustus.
Selama ini, DPMD Sikka banyak mengadvokasi pekerja dalam ekosistem desa, seperti kepala desa, perangkat desa, dan pekerja lainnya agar mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pegawai di lingkungan DPMD sendiri belum seluruhnya menjadi peserta.
Dari pembicaraan tersebut kemudian muncul komitmen bersama agar seluruh pegawai DPMD Sikka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program ASN Care.
“Yang patut dibanggakan, Dinas PMD menjadi satu-satunya OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka yang 100 persen ASN-nya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program ASN Care,” ujar Ferdinandus.
Ia berharap langkah tersebut tidak berhenti pada kepesertaan pegawai DPMD, tetapi dilanjutkan dengan memperluas edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan dan pekerja dalam ekosistem desa.
Ferdinandus juga menyoroti pekerja pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk pengurus, manajer, dan pekerja yang hingga kini belum seluruhnya mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita harus bisa mengajak seluruh warga masyarakat, terutama masyarakat rentan. Termasuk seluruh pekerja ekosistem desa yang sampai saat ini belum ter-cover BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Dengan diluncurkannya ASN Care, DPMD Sikka berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman kepada pegawai, tetapi juga mendorong peningkatan semangat aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
