MAUMERE-Keberadaan Puskesmas Kojagete di Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, seharusnya membuat warga di wilayah kepulauan lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, hampir dua tahun sejak mulai beroperasi pada September 2024, fasilitas kesehatan yang melayani tiga desa kepulauan itu masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Bukan hanya fasilitas penunjang yang jauh dari lengkap, jumlah tenaga kesehatan juga dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan, kondisi wilayah kepulauan dan kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi itu membuat sebagian warga masih memilih berobat ke fasilitas kesehatan di wilayah daratan, seperti Rumah Sakit Kewapante maupun Puskesmas Watubaing, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Puskesmas Kojagete sendiri melayani masyarakat Desa Kojagete, Desa Kojadoi dan Desa Parumaan. Tiga desa tersebut berada di wilayah kepulauan yang akses antarlokasinya bergantung pada transportasi laut.
Bagi warga, persoalan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya gedung puskesmas. Mereka juga membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup, fasilitas penunjang, listrik yang memadai hingga kendaraan untuk mengevakuasi pasien dalam kondisi darurat.
Sabihi (58), warga Dusun Kojabesar, Desa Kojadoi, mengatakan kehadiran Puskesmas Kojagete sebenarnya telah memberikan harapan baru bagi masyarakat kepulauan.
Ia mengingat ketika pelayanan kesehatan masih berada dalam cakupan Puskesmas Teluk. Menurut dia, keberadaan fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat merupakan sesuatu yang patut disyukuri.
“Kalau berbicara soal Puskesmas ini, sebenarnya kami warga sangat bersyukur dengan adanya Puskesmas Kojagete. Karena jangkauannya bisa sampai ke lingkungan kami,” kata Sabihi.
Menurut Sabihi, warga tidak lagi bisa dengan mudah mengandalkan Puskesmas Teluk seperti sebelumnya. Jarak yang harus ditempuh menjadi salah satu kendala.
Dari wilayah kepulauan menuju Puskesmas Teluk, Desa Gunung Sari, warga membutuhkan waktu sekitar dua jam perjalanan menggunakan transportasi laut. Selain waktu tempuh yang panjang, ongkos perjalanan juga cukup mahal bagi masyarakat.
Sabihi mengatakan, warga harus menyiapkan sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu hanya untuk menyewa ojek laut pulang-pergi. Belum lagi biaya makan dan minum kalau harus dirawat inap.
“Kalau harus berobat ke Puskesmas Teluk, jaraknya jauh. Bisa dua jam perjalanan. Belum lagi ongkos kapal, untuk pulang-pergi bisa Rp200 sampai Rp 300 ribu hanya untuk sewa ojek laut,” ujarnya.
Karena itu, keberadaan Puskesmas Kojagete dinilai sangat membantu masyarakat. Setidaknya, warga memiliki fasilitas kesehatan yang lebih dekat dibandingkan harus menyeberang menuju wilayah daratan atau ke Puskesmas Teluk.
Namun, menurut Sabihi, kedekatan jarak belum sepenuhnya menjamin warga memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
Ia mencontohkan pengalaman seorang warga yang hendak menjalani persalinan di Puskesmas Kojagete. Karena keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, pasien tersebut akhirnya harus dirujuk ke Maumere.
“Ada ibu yang mau bersalin di sini, tetapi karena fasilitas dan tenaga juga kurang, malam-malam terpaksa harus dirujuk ke Maumere,” ujarnya.
Menurut Sabihi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan gedung puskesmas belum otomatis membuat seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan dapat terpenuhi.
“Yang pertama fasilitas, yang kedua tenaga kesehatannya juga,” katanya.
Listrik Hanya Menyala hingga Pukul 22.00 WITA
Keterbatasan fasilitas juga dirasakan langsung oleh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kojagete.
Bidan Puskesmas Kojagete, Sri Rahmawati (28), mengatakan masih banyak fasilitas yang belum tersedia. Salah satunya adalah mess bagi tenaga kesehatan dan sumber listrik yang memadai.
“Kalau untuk ketersediaan masih banyak yang kurang, termasuk mess nakes sama listrik,” kata Sri saat ditemui di Puskesmas Kojagete, Sabtu (5/9/2026) sore.
Untuk kebutuhan listrik, Puskesmas Kojagete masih mengandalkan genset atau mesin diesel milik warga. Tenaga kesehatan harus menyewa mesin tersebut sekaligus memastikan ketersediaan bahan bakar ketika ada pelayanan pada malam hari.
Dalam penggunaan sekitar dua malam, kata Sri, dibutuhkan kurang lebih 10 liter solar. Dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter, biaya bahan bakar mencapai sekitar Rp100 ribu.
Masalahnya, listrik dari genset tersebut juga tidak dapat digunakan sepanjang malam.
“Kalau untuk dua malam biasa kalau 10 liter, itu juga hanya sampai di jam 10. Jam 10 listrik mati,” ujarnya.
Keterbatasan listrik tersebut bukan sekadar membuat ruangan gelap ketika malam. Sejumlah pelayanan kesehatan yang membutuhkan dukungan listrik ikut terdampak, termasuk penyimpanan vaksin.
Sri mengatakan vaksin HB-0 untuk bayi baru lahir tidak disimpan di Puskesmas Kojagete karena belum tersedia fasilitas penyimpanan dengan dukungan listrik yang memadai.
“Sekarang kami tidak bisa bawa ke sini, kami taruhnya di Maumere,” kata Sri.
Vaksin tersebut kemudian diambil ketika diperlukan, termasuk ketika ada pasien yang harus dirujuk.
Tak Punya Ambulans, Pasien Harus Cari Transportasi Sendiri
Ketiadaan ambulans juga menjadi persoalan lain yang dihadapi Puskesmas Kojagete.
Padahal, karakter wilayah kerja puskesmas ini merupakan kawasan kepulauan. Pasien dari sejumlah wilayah harus menyeberangi laut untuk mendapatkan pelayanan.
“Tidak ada ambulans. Sama sekali tidak ada,” kata Sri.
Dalam kondisi tertentu, tenaga kesehatan harus mencari kendaraan milik warga untuk menjemput pasien, terutama mereka yang tidak mampu berjalan atau membutuhkan penanganan segera.
Pasien juga terkadang harus menggunakan jasa ojek laut untuk mencapai puskesmas. Biaya transportasi tersebut menjadi beban tambahan bagi keluarga pasien.
Hanya 15 Nakes Layani Tiga Desa
Selain fasilitas, jumlah tenaga kesehatan menjadi persoalan lain.
Saat ini Puskesmas Kojagete didukung sekitar 15 tenaga kesehatan, jumlah ini sudah termasuk seorang kepala puskesmas. Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan di pustu dan polindes di desa-desa dalam wilayah kerjanya.
Ia juga menuturkan, hingga saat ini Puskesmas Teluk belum memiliki dokter umum. Untuk konsultasi medis, masih dokter umum dari Puskesmas Teluk.
“Kami belum ada dokter, untuk konsultasi dan rujukan masih dengan dokter dari Puskesmas Teluk,” ungkapnya.
Dengan cakupan tiga desa kepulauan, jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi.
Kepala Desa Kojagete, Malik, mengatakan persoalan kekurangan tenaga kesehatan telah disampaikan pemerintah desa kepada pemerintah daerah.
“Ya, itu juga masih sangat kurang. Masih sangat kurang, sehingga ini juga poin ini juga diusulkan di saat peresmian Puskesmas kemarin,” kata Malik saat ditemui di kediamannya di Kampung Loang, Desa Kojagete, Minggu (6/9/2026) pagi.
Menurut Malik, persoalan tersebut sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat peresmian Puskesmas Kojagete yang dihadiri Wakil Bupati Sikka, anggota DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan.
Puskesmas Kojagete mulai memberikan pelayanan pada 12 September 2024. Setahun kemudian, pada Oktober 2025, puskesmas tersebut diresmikan sebagai puskesmas definitif.
Malik mengatakan pembangunan Puskesmas Kojagete merupakan bagian dari perjuangan pemerintah desa dan berbagai pihak untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kepulauan.
Sebelumnya, masyarakat di wilayah tersebut masih berada dalam cakupan pelayanan Puskesmas Teluk.
“Pada dasarnya pelayanan kesehatan ini menjadi kebutuhan dasar. Sehingga, dari hasil perjuangan pemerintahan sebelumnya, bagaimana mengupayakan, memperjuangkan agar Puskesmas ini dimekarkan dari Puskesmas Teluk sehingga bisa dibangun di Desa Kojagete dan diperuntukkan bagi tiga desa di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Namun, setelah berdiri dan beroperasi, persoalan baru muncul. Gedung puskesmas sudah ada, tetapi fasilitas pendukung dan tenaga kesehatan belum sepenuhnya tersedia.
“Dalam perjalanannya, memang sejak dibangun waktu itu dan sampai sekarang sudah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun, masih banyak kekurangan yang dihadapi. Baik itu fasilitas gedung yang memang masih sangat standar, bahkan di bawah standar, maupun perlengkapan di dalamnya yang juga memang belum ada sama sekali,” kata Malik.
Ia mengatakan pemerintah desa terus memperjuangkan pemenuhan kebutuhan tersebut melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa hingga kecamatan.
Komunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak juga dilakukan agar kebutuhan dasar Puskesmas Kojagete dapat dipenuhi.
“Juga selama ini masih memperjuangkan bagaimana cara pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Sikka, bisa membantu mengadakan semua hal-hal yang menjadi kebutuhan mendasar pelayanan kesehatan di Puskesmas Kojagete ini,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Desa Kojagete, Suhut, mengatakan pemerintah tidak cukup hanya membangun gedung puskesmas tanpa memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan tersedia.
“Puskesmas ini melayani tiga desa di wilayah kepulauan. Jadi kami berharap pemerintah jangan hanya melihat gedungnya saja, tetapi juga memperhatikan fasilitas pendukung dan tenaga kesehatan yang bertugas di sini. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah dijangkau,” kata Suhut.
Ia juga menyoroti persoalan mess tenaga kesehatan.
Menurut Suhut, tenaga kesehatan yang ditempatkan di wilayah kepulauan membutuhkan tempat tinggal yang layak agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal, terutama ketika masyarakat membutuhkan pertolongan di luar jam pelayanan.
“Kalau tenaga kesehatan tidak memiliki tempat tinggal yang layak di sini, tentu menjadi persoalan. Mereka juga harus memikirkan tempat tinggal, sementara masyarakat membutuhkan mereka setiap saat. Kami berharap pemerintah bisa menyediakan mess sehingga tenaga kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas Kojagete bisa tinggal dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.
Saat ini, bangunan Posyandu di depan Puskesmas Kojagete telah disekat dan dimanfaatkan sebagai mess bagi sebagian tenaga kesehatan. Sementara Kepala Puskesmas Kojagete menempati salah satu ruangan di dalam bangunan puskesmas karena belum tersedianya mess khusus.
Bagi Suhut, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan masih perlu diperkuat.
“Harapan kami sederhana, masyarakat di wilayah kepulauan juga harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jangan sampai karena kami tinggal di kepulauan, pelayanan kesehatan yang kami terima menjadi terbatas,” katanya.
