MAUMERE-Persoalan pemerataan tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, masih menjadi pekerjaan rumah. Ketika sejumlah puskesmas di wilayah kepulauan dan pedalaman masih kekurangan tenaga, kondisi berbeda justru terjadi pada sejumlah puskesmas yang berada di sekitar Kota Maumere.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, mengungkapkan sedikitnya ada enam puskesmas yang mengalami kelebihan tenaga kesehatan atau over ratio.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Enam puskesmas tersebut yakni Puskesmas Wolomarang, Beru, Kopeta, Waipare, Nelle dan Nita.
Petrus menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Senin (7/9/2026) pagi.
Menurut Petrus, kondisi over ratio terjadi ketika jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di sebuah puskesmas melebihi kebutuhan berdasarkan rasio pelayanan.
Ia mencontohkan kondisi di Puskesmas Wolomarang. Berdasarkan kebutuhan, puskesmas tersebut hanya membutuhkan sekitar delapan orang bidan. Namun, jumlah bidan yang ditempatkan mencapai 15 orang.
“Kalau misalnya Wolomarang itu butuh bidannya 8, tapi ada 15, berarti kelebihan 7 misalnya. Itu berarti over ratio,” kata Petrus.
Menurut dia, tenaga yang berlebih pada satu fasilitas kesehatan semestinya dapat ditata kembali untuk mengisi kekurangan di puskesmas lain.
“Yang seharusnya lebih 7 ini kita harus over ke Puskesmas yang kurang. Kan seperti itu, karena itu memang ada regulasinya untuk tidak boleh over ratio,” ujarnya.
Persoalan tersebut menjadi kontras ketika dibandingkan dengan kondisi sejumlah puskesmas yang berada jauh dari pusat kota.
Petrus menyebut Puskesmas Kojagete, Tuanggeo, Palue, Teluk, Tanarawa, Mapitara, Habibola, Feondari dan Lekebai sebagai sejumlah fasilitas kesehatan yang masih mengalami kekurangan tenaga.
Kadis Petrus mengatakan penataan tenaga kesehatan semestinya memperhatikan karakteristik wilayah dan kategori masing-masing puskesmas.
“Puskesmas rawat jalan juga beda, rawat jalan kota, rawat jalan pedalaman kan beda,” katanya.
Menurut dia, kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas perkotaan tentu berbeda dengan puskesmas yang melayani masyarakat di wilayah pedalaman maupun kepulauan.
Karena itu, ia pernah mengusulkan agar tenaga kesehatan yang baru direkrut atau baru memperoleh penempatan diarahkan terlebih dahulu ke wilayah yang paling membutuhkan.
“Dulu kan saya pernah bilang, waktu di mana itu saya bilang, coba kita dinas buat sehingga Nakes yang baru-baru itu, baru-baru lolos itu kita tempatkan di daerah yang sulit,” ujarnya.
Menurut Petrus, tenaga kesehatan yang masih muda semestinya dapat memperoleh pengalaman pelayanan di wilayah yang memiliki tantangan geografis lebih berat.
“Yang sudah usia tua atau rentan apa semua itu bergerak ke kota,” katanya.
Namun, ia menilai kenyataan yang terjadi justru berbeda.
“Ini yang Nakes muda-muda ini tumpuk di kota semua,” ujarnya.
Pelayanan Puskesmas Kepulauan Ikut Terdampak
Ketimpangan distribusi tersebut, menurut Petrus, bukan sekadar persoalan administratif. Dampaknya dapat dirasakan langsung dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
“Sangat terganggu,” kata Petrus ketika ditanya mengenai dampak ketimpangan distribusi tenaga kesehatan terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Ia mencontohkan Puskesmas Teluk dan Puskesmas Kojagete yang hingga kini belum memiliki tenaga farmasi.
Ketiadaan tenaga farmasi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan obat kepada pasien. Menurut Petrus, kondisi itu juga berpengaruh terhadap pengelolaan aset dan administrasi keuangan puskesmas.
“Sekarang dirasakan Puskesmas Teluk dengan Puskesmas Kojagete belum punya tenaga farmasi sehingga aset kita tidak tercatat dengan baik,” ujarnya.
Persoalan pencatatan aset tersebut kemudian berdampak pada proses administrasi keuangan, terutama ketika puskesmas mengajukan penggantian uang.
“Dampaknya bahwa GU kita terhambat karena BPKAD itu kan menuntut apa namanya asetnya juga harus tidak ada selisih,” katanya.
GU yang dimaksud merupakan pengajuan Ganti Uang.
“Ya kan sampai sekarang GU belum bisa,” ujarnya.
Kondisi Puskesmas Kojagete menjadi salah satu gambaran bagaimana persoalan kekurangan tenaga kesehatan bertemu dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas.
Puskesmas Kojagete mulai memberikan pelayanan pada September 2024. Fasilitas kesehatan tersebut melayani tiga desa kepulauan, yakni Desa Kojagete, Kojadoi dan Parumaan.
Saat ini jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Kojagete sekitar 15 orang, termasuk tenaga yang ditempatkan di pustu dan polindes.
Namun, puskesmas tersebut belum memiliki dokter umum secara tetap. Dalam kondisi tertentu, konsultasi medis dan rujukan masih harus berkoordinasi dengan dokter dari Puskesmas Teluk.
Padahal, masyarakat yang dilayani Puskesmas Kojagete tinggal di wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang tidak mudah.
Sebelum Puskesmas Kojagete beroperasi, warga yang membutuhkan pelayanan di Puskesmas Teluk harus menempuh perjalanan laut sekitar dua jam.
Sabihi (58), warga Dusun Kojabesar, Desa Kojadoi, mengatakan biaya transportasi laut juga menjadi beban tersendiri bagi warga.
“Kalau harus berobat ke Puskesmas Teluk, jaraknya jauh. Bisa dua jam perjalanan. Belum lagi ongkos kapal, untuk pulang-pergi bisa Rp200 sampai Rp300 ribu hanya untuk sewa ojek laut,” ujarnya.
Kehadiran Puskesmas Kojagete kemudian memberikan harapan agar warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Puskesmas Teluk.
Namun, keberadaan fasilitas kesehatan yang lebih dekat belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan.
Selain keterbatasan tenaga, puskesmas tersebut juga belum memiliki ambulans. Dalam kondisi tertentu, tenaga kesehatan harus mengandalkan kendaraan milik masyarakat ketika hendak menjemput pasien.
Puskesmas Kojagete mengandalkan genset milik warga dan pasokan listrik tersebut hanya dapat digunakan hingga sekitar pukul 22.00 WITA.
Bidan Puskesmas Kojagete, Sri Rahmawati (28), mengatakan masih terdapat sejumlah fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan.
“Kalau untuk ketersediaan masih banyak yang kurang, termasuk mess Nakes sama listrik,” kata Bidan Sri.
