Keterangan foto:Dari kiri ke kanan: Kornel Wuli (moderator) dan keempat narasumber masing-masing; Oswaldus Ngani, S.Fil. Kepala SPPI Regional NTT, Drs. Ambrosius Peter, M.A. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, Dr. Julianus Jeksen, S.P., M.P. Akademisi UNIPA Maumere dan Kris Sologus Dami, S.P. Petani milenial dan Direktur BUMDes Watuliwung.
Sikka-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere Santo Thomas Morus menggelar Seminar Nasional bertema “Membedah Sinergi Dapur Gizi dan Ketahanan Pangan: Sebuah Analisis Kritis terhadap Kebijakan Pangan di Kabupaten Sikka” di Aula Universitas Nusa Nipa Indonesia (UNIPA), Selasa (7/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 14.30 WITA.
Seminar ini bertujuan mengkaji kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Dapur Gizi di Kabupaten Sikka sebagai studi kasus penerapan kebijakan pangan berbasis lokal.
Fokus utama diskusi mencakup ketahanan pangan, ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, serta peran petani dan lembaga lokal dalam mendukung keberlanjutan program.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Fabianus Rowa dalam sambutannya menegaskan pentingnya sikap kritis terhadap pelaksanaan program MBG.
Ia menilai, kebijakan pangan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menjawab persoalan nyata seperti kasus keracunan makanan dan ketimpangan distribusi pangan.
“PMKRI menuntut agar kebijakan pangan benar-benar berpihak pada rakyat, memperkuat ekonomi petani, dan memastikan gizi masyarakat terpenuhi dengan aman,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Sabinus Nabu, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa Nipa, menyebut seminar ini sebagai ruang akademik yang strategis untuk menghasilkan resolusi nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stef Sumandi juga menekankan perlunya dukungan kebijakan konkret yang memberdayakan petani sebagai mitra pembangunan daerah.
Empat Pilar Bahasan: Gizi, Kebijakan, Ekonomi, dan Kelayakan Usaha
Seminar menghadirkan empat narasumber utama, Oswaldus Ngani, S.Fil. Kepala SPPI Regional Nusa Tenggara Timur, Drs. Ambrosius Peter, M.A. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, Dr. Julianus Jeksen, S.P., M.P. Akademisi UNIPA Maumere dan Kris Sologus Dami, S.P. Petani milenial dan Direktur BUMDes Watuliwung.
<span;>Ambrosius Peter menjelaskan, Kabupaten Sikka masih mengalami defisit beras sekitar 30.509 ton per tahun. Untuk mengatasinya, Pemda mengembangkan 49 dapur satelit di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang berfungsi ganda: menyediakan makanan bergizi bagi 26.764 penerima manfaat sekaligus menjadi pasar bagi hasil pertanian lokal.
“Dapur satelit ini menjadi model integrasi gizi dan ekonomi pedesaan. Keberhasilannya bisa jadi percontohan nasional,” tegas Ambrosius.
Oswaldus Ngani, S.Fil., Kepala SPPI Regional Nusa Tenggara Timur, menyoroti pentingnya aspek gizi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, seluruh dapur gizi wajib memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan prinsip Isi Piringku, yang meliputi sumber protein hewani (ikan, daging, telur), protein nabati (tahu, tempe), sayur, buah, dan karbohidrat seimbang.
Selain itu, MBG harus menerapkan prinsip G4 G1 L5 (batas konsumsi gula, garam, dan lemak).
“Setiap dapur gizi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes, bahkan didorong untuk mendapatkan sertifikat HACCP agar mutu makanan terjamin dari bahan baku sampai penyajian,” kata Oswaldus.
Ia menegaskan, MBG merupakan tulang punggung strategis pembentukan Generasi Emas 2045, dan pelaksanaannya harus melibatkan BUMDes sebagai pemasok utama bahan pangan untuk mencegah praktik tengkulak.
Oswaldus Ngani jmengatakan bahwa seluruh dapur MBG wajib memenuhi standar gizi nasional dan memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes, bahkan ditargetkan mencapai standar HACCP untuk menjamin keamanan makanan sejak bahan baku hingga penyajian.
Ia menilai MBG adalah “tulang punggung generasi emas 2045” yang harus dijaga mutu dan integritasnya.
Kris Sologus Dami menyampaikan pentingnya perubahan paradigma dari “petani penerima bantuan” menjadi “petani pelaku ekonomi.”
Ia mendorong model kemitraan inti-plasma, di mana program MBG menjadi pasar inti, sementara BUMDes dan kelompok tani menjadi plasma yang memasok bahan pangan.
“BUMDes harus jadi pusat pemberdayaan: akses modal, teknologi, dan informasi pasar. Hanya dengan itu petani bisa mandiri dan kompetitif,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi UNIPA Maumere, Dr. Julianus Jeksen, S.P., M.P., menegaskan bahwa secara ekonomi, keterlibatan petani dalam rantai pasok MBG sangat menguntungkan.
Dalam penelitiannya terhadap usahatani buah semangka, Jeksen menunjukkan bahwa dengan biaya produksi sebesar Rp30,3 juta, petani mampu meraih laba bersih hingga Rp144,3 juta dengan R/C Ratio 5,76.
“Nilai ini jauh di atas standar kelayakan (R/C > 2). Artinya, MBG mampu mengubah risiko pertanian menjadi peluang investasi yang menjanjikan,” terang Jeksen.
Ia juga merekomendasikan agar Pemkab Sikka membuat kontrak resmi dengan dapur MBG terkait harga, durasi, dan jenis komoditas, serta mendorong pengembangan konsep ‘One Village One Product’ untuk memperkuat koordinasi antar-kelompok tani.
Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti berbagai persoalan aktual. Lis Ratu dari Desa Ribang menanyakan soal keamanan bahan pangan dan pentingnya penggunaan bahan organik. Rinto dari BUMDes Waigete menekankan peran BUMDes dalam memastikan integritas rantai pasok.
Sementara Alfredo dari PMKRI Cabang Kupang menyoroti lemahnya kemitraan antara dapur MBG dan petani lokal yang perlu segera diperkuat.
Dr. Jeksen menambahkan rekomendasi agar Pemkab Sikka menyusun kontrak resmi dengan dapur MBG terkait harga, waktu, dan jenis komoditas yang dipasok, serta mengembangkan model “One Village One Product” agar kelompok tani dapat bekerja lebih terorganisir.
UNIPA, katanya, siap mendukung penguatan kapasitas akademik dan riset untuk memperkuat implementasi MBG.
Seluruh narasumber sepakat bahwa program MBG adalah kebijakan strategis Berkelanjutan menggabungkan aspek gizi, ekonomi, dan pembangunan desa. Keberhasilannya bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, lembaga gizi nasional, akademisi, BUMDes, dan petani.
“Seminar ini bukan seremoni, tetapi gerakan bersama. Kita harus bergerak dari analisis ke aksi nyata,” ujar Fabianus Rowa menutup kegiatan.
Liputan Jurnalis Warga oleh:Jello Lewar-PMKRI Cabang Maumere.
