MAUMERE-TAJUKNTT-Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Sikka menyoroti nasib 725 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dinilai mengalami ketidakadilan sistemik.
Skema “paruh waktu” disebut telah berubah menjadi kedok eksploitasi tenaga kerja dengan upah murah, meski para pekerja tetap memikul tanggung jawab besar di sektor pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua EK-LMND Sikka, Rian Tapson, dalam orasinya menegaskan bahwa kondisi para PPPK, khususnya tenaga guru dan tenaga kesehatan, sangat memprihatinkan dan jauh dari prinsip keadilan sosial.
“Bagaimana mungkin seorang tenaga kesehatan atau pendidik yang menjadi garda terdepan pelayanan rakyat hanya dihargai dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar? Ini adalah penghinaan terhadap nilai kemanusiaan,” tegasnya.
Momentum Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 dimanfaatkan LMND Sikka untuk menggelar aksi mimbar bebas di Patung Kuda Gerek, Maumere.
Puluhan mahasiswa turun ke jalan membawa narasi besar bertajuk “Bangun Persatuan Nasional Lawan Serakanomics, Menangkan Pancasila, dan Selamatkan 725 PPPK Paruh Waktu Sikka.”
Dalam aksinya, LMND Sikka menilai kedaulatan ekonomi rakyat tengah terancam oleh kebijakan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada pekerja sektor publik.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 725 PPPK paruh waktu—terdiri dari 207 guru dan ratusan tenaga kesehatan hanya menerima gaji sebesar Rp600.000 per bulan. Angka tersebut dinilai jauh di bawah standar upah minimum dan tidak manusiawi.
Selain itu, para pekerja juga sempat mengalami keterlambatan pembayaran gaji selama tiga bulan pertama (Januari–Maret 2026), yang disebabkan oleh kesalahan administrasi dalam penginputan kode belanja pada APBD 2026.
Ironisnya, meski berstatus paruh waktu, para PPPK ini tetap menjalankan tugas penuh di sekolah-sekolah dan puskesmas, termasuk di wilayah pelosok. Hal ini memperlihatkan ketimpangan serius antara beban kerja dan kesejahteraan yang diterima.
LMND Sikka juga mengkritik paradigma “Serakanomics” yang dinilai telah mengubah pelayanan publik menjadi komoditas, sementara manusia diposisikan sebagai tenaga kerja murah. Mereka menilai kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pernyataan sikapnya, LMND Sikka mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi skema PPPK paruh waktu melalui kajian ulang agar kebijakan tersebut tidak menjadi alat eksploitasi tenaga kerja.
Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah pusat untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian PAN-RB.
