MAUMERE-Aktivitas Satgas Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama beberapa pekan melakukan pengawasan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sikka dihentikan sementara selama sepekan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka yang juga Ketua Satgas Optimalisasi Pajak Daerah, Yosef Benyamin, mengatakan penghentian sementara itu dilakukan karena tim sedang mempersiapkan agenda penertiban berikutnya, termasuk operasi tilang bersama aparat terkait.
“Untuk sementara jeda, karena kita nanti fokus pada agenda untuk tilang,” kata Yosef Benyamin kepada wartawan media ini di Kantor DPRD Sikka, Senin (3/8)2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yosef, jeda operasi Satgas di SPBU baru berlangsung sekitar satu minggu. Dalam waktu tersebut, tim juga mengikuti rapat koordinasi di Kupang sekaligus mempersiapkan tahapan penertiban lanjutan.
“Kan baru… minggu ini kan kita ada rakor di Kupang satu minggu. Jadi kita sementara mempersiapkan agenda berikutnya. Untuk pertama tilang, kemudian kedua penertiban di SPBU dilanjutkan,” ujarnya.
Ia menyebutkan pengawasan di SPBU direncanakan kembali berlangsung mulai pekan depan.
“Rencana mulai minggu depan,” katanya.
Yosef juga mengakui kegiatan Satgas Optimalisasi PKB tidak memiliki alokasi anggaran khusus. Karena itu, seluruh aktivitas lapangan disesuaikan dengan kemampuan yang ada.
“Ya, kita… dengan apa yang ada, kita berdayakan saja,” ujarnya sambil tertawa.
Saat ditanya apakah memang tidak tersedia anggaran operasional untuk kegiatan tersebut, Yosef menjawab singkat, “Tidak ada alokasi anggaran.”
Meski tanpa dukungan anggaran khusus, Satgas tetap melibatkan banyak unsur. Anggotanya terdiri dari Samsat, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Bagian Ekonomi, Bagian SDA, Inspektorat, UPTD Bapenda Provinsi, pengawas SPBU, pemilik SPBU, Pertamina, serta unsur TNI dan Polri yang bertugas melakukan pengamanan.
Yosef menjelaskan, kehadiran aparat keamanan bukan untuk melakukan penilangan di SPBU, melainkan mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.
“Sebenarnya di SPBU itu tidak ada aksi penilangan, tidak ada tilang. Itu hanya pengawasan dan imbauan kepada masyarakat agar dia membayar pajak,” jelasnya.
Keterbatasan anggaran juga membuat durasi pengawasan di SPBU dibatasi hanya sekitar tiga hingga empat jam setiap hari. Para petugas tidak menerima biaya makan maupun minum sehingga jadwal kerja diatur lebih singkat.
“Makan minum apa semua tidak ada, makanya kita sesuaikan dengan jam kerja. Tiga sampai empat jam, kemudian kembali ke kantor lagi. Sore kalau ada waktu kita lanjut lagi di SPBU. Jadi tidak standby pagi sampai malam. Karena memang keterbatasan-keterbatasan itulah yang menjadi penyebab,” ungkap Yosef.
Meski demikian, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak mengurangi upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Tetap tagih. Tugas kami kan mendata, menetapkan, menagih. Jadi tetap tagih. Kalau anggaran terbatas, ya tetap ditagih. Kan ini juga upaya optimalisasi pendapatan daerah,” tegasnya.
Yosef menambahkan, sejak Satgas Optimalisasi PKB mulai bekerja sekitar dua pekan lalu, tren pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka menunjukkan peningkatan.
“Sudah dua minggu lebih,” katanya mengenai masa kerja Satgas. Ketika ditanya apakah tren pembayaran meningkat, Yosef menjawab singkat, “Meningkat.”
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten berkepentingan mendorong pembayaran pajak kendaraan karena kini daerah memperoleh penerimaan langsung melalui skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 66 persen dari pokok pajak yang dibayarkan wajib pajak.
“Harus genjot, karena itu target kita. Kita target opsen PKB dan opsen BBNKB. Karena target kita, maka kita juga turut bertanggung jawab untuk berkontribusi untuk peningkatan PAD itu. Masa kita hanya nunggu-nunggu saja?” pungkasnya.
