Sikka-Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Sufriyance Merison Botu, menyoroti serius persoalan kerusakan pipa distribusi utama milik Perumda Wair Pu’an di jalur Nirangkliung-Nangablo. Pipa tersebut rusak akibat aktivitas proyek jalan desa dan hingga kini belum tuntas diperbaiki, sehingga ribuan warga di beberapa desa terdampak kekurangan air bersih dan terpaksa membeli air dari mobil tangki dengan biaya tinggi.
“Betul, kemarin saya ke Ribang Desa Tilang lalu ke Nataweru Desa Lusitada. Masyarakat mengeluh karena besarnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk membeli air dari mobil tangki akibat pipa distribusi dari Nirangkliung bocor,” ujar Son Botu, Sabtu (6/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar masyarakat.
“Ini tentang hak hidup warga. Pemerintah melalui Perumda Wair Pu’an seharusnya hadir sejak awal kejadian. Tidak bisa duduk diam lalu hanya menghitung kerugian perusahaan. Bagi saya, perusahaan boleh rugi, tapi masyarakat tidak boleh dirugikan,” tegasnya.
Son Botu mengingatkan agar semua pihak menahan diri dan memprioritaskan perbaikan teknis di lapangan. Menurutnya, perdebatan soal tanggung jawab tidak boleh menghambat akses masyarakat terhadap air bersih.
“Para pihak silakan berdebat, tetapi upaya perbaikan harus segera dilakukan untuk meredam gejolak sosial di masyarakat,” kata legislator asal Sikka ini.
Ia juga menilai pemerintah desa Nirangkliung cukup terbuka terhadap berbagai solusi. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi langsung antara Perumda Wair Pu’an, pemdes, dan masyarakat setempat untuk memperbaiki pipa.
“Cara tercepat adalah Perumda Wair Pu’an turun bersama Pemdes Nirangkliung dibantu masyarakat memperbaiki bagian pipa yang rusak. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka saatnya bupati turun tangan untuk menuntaskan persoalan ini,” tutup Son Botu.
Untuk diketahui, kerusakan pipa distribusi utama Perumda Wair Pu’an di jalur Nirangkliung-Nangablo terjadi usai aktivitas penggusuran proyek jalan desa pasca 17 Agustus 2025. Akibatnya, pipa sepanjang lebih dari 100 meter tertimbun tanah dan sebagian patah.
Upaya Perumda Wairpuan untuk meminta pembukaan timbunan ditolak pelaksana proyek, sehingga perbaikan hanya bisa dilakukan secara darurat. Kondisi ini berdampak langsung pada suplai air ke wilayah Tialng, Baopaat, Lusitada, Hepang hingga Kota Maumere, dan memaksa warga membeli air bersih dengan harga mahal. Hingga kini, persoalan belum tuntas karena tarik ulur tanggung jawab antara Perumda Wair Pu’an dan pemerintah desa.
