Maumere, 20 Januari 2026 — Nasib ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Sikka yang baru diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kini berada di ujung tanduk. Sebanyak 306 tenaga kesehatan terancam tanpa penghasilan memadai setelah resmi diangkat pada 5 Januari 2026, menyusul belum adanya kejelasan kebijakan penganggaran dari Pemerintah Kabupaten Sikka.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sikka Yosep Karmianto Eri dengan tegas meminta Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, SH, untuk segera mengambil kebijakan strategis dan darurat demi menyelamatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan tersebut.
“Mereka ini adalah leburan dari Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Tenaga Insentif Daerah (Insenda) yang selama ini hanya menerima honor antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Sekarang mereka sudah menjadi ASN PPPK Paruh Waktu, tapi justru tidak lagi dianggarkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, status baru sebagai ASN Paruh Waktu justru membawa konsekuensi serius. Pemerintah desa tidak lagi menganggarkan honor karena para nakes telah berstatus ASN, sementara di sisi lain pemerintah daerah juga belum mengalokasikan penghasilan mereka dalam APBD.
“Ini kondisi yang sangat ironis. Mereka sudah diangkat PPPK, tapi penghasilannya tidak jelas. Kalau dibiarkan, bagaimana nasib kesejahteraan mereka?” ujarnya.
DPRD Sikka, melalui Komisi I, secara resmi meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan kajian menyeluruh terhadap skema penghasilan 306 tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu tersebut dan mengajukannya mendahului Perubahan APBD ke Badan Anggaran DPRD untuk dibahas dan disahkan.
“Kami minta pemerintah menghitung secara detail dan segera mengajukan ke DPRD. Ini mendesak dan tidak bisa ditunda,” katanya.
Ia menegaskan, para tenaga kesehatan tersebut merupakan ujung tombak layanan kesehatan masyarakat, terutama di puskesmas, pustu, dan layanan dasar di desa-desa. Jika kesejahteraan mereka diabaikan, maka kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Sikka juga terancam.
Dalam pernyataannya, Ketua Komisi I DPRD Sikka juga menyinggung meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka sebagai dasar optimisme bahwa pembiayaan penghasilan PPPK Paruh Waktu sangat memungkinkan.
“PAD kita tahun 2024 sebesar Rp106 miliar, dan tahun 2025 meningkat menjadi Rp133 miliar sesuai penyampaian pemerintah. Saya yakin dengan kenaikan PAD ini, Pemkab Sikka mampu membiayai penghasilan 306 tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.
DPRD berharap Bupati Sikka tidak tinggal diam dan segera menunjukkan keberpihakan nyata kepada tenaga kesehatan yang selama ini setia mengabdi, bahkan sejak masih berstatus sukarela.
“Mereka sudah lama mengabdi dengan penghasilan minim. Jangan sampai setelah diangkat PPPK, justru hidup mereka semakin sulit,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sikka terkait langkah konkret yang akan diambil menyikapi persoalan tersebut. Namun DPRD menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kepastian anggaran dan kebijakan yang berpihak pada tenaga kesehatan.
Penulis : TajukNTT.id
Editor : TajukNTT.id
Sumber Berita : Wawancara
