Minyak Tanah Dan Gas Elpiji Langkah Dan Mahal, Fraksi PKB Sikka Minta Bupati Sidak

- Reporter

Minggu, 1 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Maumere- TajukNTT.id- Melalui akun media sosial pribadinya bernama “Yoseph Karmianto Eri ” Anggota DPRD Kabupaten Sikka Yosep Karmianto Eri fraksi PKB menyoroti terkait kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji.

Dalam cuitannya diunggah pada minggu 1 Februari 2026 Manto Eri meminta agar pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal ini Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) atas kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji yang ahkir ahkir ini mengalami kelangkaan di kabupaten Sikka.

“Harga Gas elpiji juga perlu dikontrol pemerintah. Segera operasi Pasar. Rakyat Sikka susah dapat harga normal baik minyak tanah dan gas elpiji. Mohon sidak” Tegas Anggota DPRD Sikka 3 Periode asal pulau Palu’E itu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Ia juga menyoroti soal kelangkaan minyak tanah yang menjadi bahan bakar utama rumah tangga di Sikka.

Dimana saat ini harga minyak tanah melambung tinggi dipedagang eceren menembus Rp. 8000 per liter hingga Rp. 12000 perliter.

Harga tak wajar itulah membuat pososinya sebagai wakil rakyat marah dan meminta Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago segera melakukan Sidak pada pangkalan minyak tanah yang ada di kota Maumere dan sekitarnya.

“Harga minyak tanah melambung tinggi Dan Minyak tanah di Sikka semakin susah dicari. Bupati segera Sidak. “Bahaya Penimbunan” Ungkap Manto dalam unggahanya (Minggu, 1 Februari 2026) melalui akun Facebooknya “Yoseph Karmianto Eri ” sekitar pukul 8:00 Wita dan 10:00 Wita.

Cuitan Yoseph Karmianto Eri tersebut langsung menuai beragam tanggapan dari warganet.

Mayoritas wwarganet enyuarakan keresahan yang sama terkait sulitnya mendapatkan minyak tanah dan gas elpiji dengan harga normal di Kabupaten Sikka.

Seorang warganet, Paskal, menegaskan perlunya penegakan hukum secara serius. Ia meminta aparat menurunkan intelijen untuk melacak distribusi minyak tanah dari hulu hingga hilir.

“Perlu penindakan secara hukum. Turunkan intel, lacak dari hulu hingga hilir. Siapa pun pelakunya harus ditindak tegas secara hukum,” tulisnya.

Keluhan juga datang dari wilayah kecamatan. Hilarius Nong Abeng, warga Waigete, mengungkapkan bahwa pasokan minyak tanah yang diterima masyarakat sangat terbatas.

“Kami di Waigete satu kecamatan, tapi dapatnya hanya sekitar tiga ribu liter. Satu tangki pun tidak terisi penuh,” ungkapnya.

Warganet lain, Gasing Botan, menyoroti dugaan permainan oknum agen dalam distribusi minyak tanah. Ia menduga minyak tanah disalurkan terlebih dahulu kepada orang-orang tertentu sebelum dijual kembali secara eceran dengan harga lebih tinggi.

“Ada permainan agen. Minyak disalurkan ke orang-orang tertentu, lalu dijual eceran dengan harga tinggi,” tulisnya.

Hal senada disampaikan Maria Rosalia, yang menyebut harga minyak tanah di tingkat eceran sudah jauh dari harga wajar.

“Benar sekali, Pak Dewan. Ada agen yang menjual minyak tanah hingga Rp5.000 per liter,” komentarnya.

Sementara itu, Rudolfus Paskalis Dhika II mengungkapkan kondisi yang lebih memprihatinkan di wilayah kampung. Ia menyebut harga minyak tanah di tingkat masyarakat sudah mencapai angka yang sangat memberatkan.

“Di kampung kami, satu liter minyak tanah dijual sampai Rp10.000. Ini sangat menyulitkan masyarakat,” tulisnya.

Keluhan juga disampaikan Agnes Aap, yang mengaku masyarakat terpaksa membeli minyak tanah dalam jumlah sangat terbatas karena mahal dan sulit diperoleh.

“Harga minyak tanah kami beli Rp7.000 sampai Rp8.000 per liter, bahkan ada yang Rp13.000. Kami hanya bisa beli satu atau dua liter dengan alasan minyak habis, padahal minyak sebenarnya masih ada,” ujarnya.

Sorotan tajam datang dari Albertus Parera, yang menilai persoalan kelangkaan minyak tanah dipicu oleh praktik distribusi yang tidak tepat sasaran. Ia menyebut minyak tanah bersubsidi kerap dibeli dalam jumlah besar menggunakan jeriken dan kendaraan, sehingga masyarakat kecil kesulitan mendapatkannya.

“Minyak tanah bersubsidi untuk masyarakat Kabupaten Sikka, namun kebanyakan diborong oleh oknum pangkalan menggunakan jeriken besar dan mobil. Akibatnya masyarakat susah mendapatkan minyak dan harga menjadi mahal,” tegasnya.

Sementara itu, Feryal Lesmana meminta pemerintah daerah tidak sekadar melakukan pemantauan, tetapi turun langsung menertibkan distribusi di lapangan.

“Pemerintah tolong perhatikan distribusi minyak. Jangan hanya dipantau, tapi harus ditindak,” tulisnya.

Beragam tanggapan tersebut menunjukkan bahwa kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji telah dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Sikka, baik di wilayah kota maupun kecamatan. Warganet berharap Pemerintah Kabupaten Sikka segera melakukan inspeksi mendadak, menertibkan pangkalan dan agen, serta memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan adil dan tepat sasaran.

Komentar FB

Penulis : Wiliam

Editor : TajukNTT.id

Sumber Berita : wawancara

Follow WhatsApp Channel tajukntt.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Sikka Butuh Hampir Rp 10 Miliar Gaji 727 PPPK Paruh Waktu, Sekda: Kemampuan Fiskal Hanya Rp 600 Ribu per Bulan
Lara Guru PPPK Paruh Waktu Sikka: Diangkat 5 Januari 2026, Hingga April Belum Terima Gaji
Nasib Miris 207 Guru dan Tenaga Kependidikan PPPK Paruh Waktu di Sikka: Digaji Rp 600 Ribu, DPRD Sebut Tidak Manusiawi
Belajar dari Kasus SMPN Nuba Arat, Dinas PKO Sikka Akan Optimalkan Peran Pengawas dan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Sekolah
Buntut Guru SMPN Nuba Arat Segel Ruang Kepala Sekolah dan Mogok, Dinas PKO Sikka Geser Kepsek ke Dinas, Tetapkan Seorang PLH
Guru SMPN Nuba Arat, Sikka Segel Ruang Kepala Sekolah, KBM Terganggu
12 Guru Mogok Mengajar, Dinas PKO Sikka Akui Ada Masalah Internal di SMPN Nuba Arat
LPDB Koperasi Datangi Kopdit Obor Mas, Buka Peluang Pinjaman Baru untuk Dorong Ekonomi Anggota
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 07:54 WITA

Pemkab Sikka Butuh Hampir Rp 10 Miliar Gaji 727 PPPK Paruh Waktu, Sekda: Kemampuan Fiskal Hanya Rp 600 Ribu per Bulan

Senin, 20 April 2026 - 04:58 WITA

Lara Guru PPPK Paruh Waktu Sikka: Diangkat 5 Januari 2026, Hingga April Belum Terima Gaji

Jumat, 17 April 2026 - 00:24 WITA

Belajar dari Kasus SMPN Nuba Arat, Dinas PKO Sikka Akan Optimalkan Peran Pengawas dan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Sekolah

Kamis, 16 April 2026 - 13:14 WITA

Buntut Guru SMPN Nuba Arat Segel Ruang Kepala Sekolah dan Mogok, Dinas PKO Sikka Geser Kepsek ke Dinas, Tetapkan Seorang PLH

Kamis, 16 April 2026 - 01:32 WITA

Guru SMPN Nuba Arat, Sikka Segel Ruang Kepala Sekolah, KBM Terganggu

Berita Terbaru