MAUMERE,TAJUKNTT-Sekitar 25 mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari GMNI Sikka, HMI Sikka, LMND Sikka, dan BEM Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sikka, Rabu (8/4/2026).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap kepemimpinan Bupati Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi selama satu tahun masa jabatan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ingin menyampaikan evaluasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka selama satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka,” tegas Ketua GMNI Sikka, Wilfridus Iko, saat dialog di Ruang Rokatenda.
Mahasiswa juga mendesak agar Bupati Sikka hadir langsung dalam forum tersebut sehingga hasil evaluasi dapat disampaikan secara terbuka.
Selain itu, mereka meminta jaminan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan Aliansi Cipayung Plus akan diakomodir dan dijalankan serta tidak bertentangan dengan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sikka, Ir. Simon Subandi Supriadi, menjelaskan bahwa Bupati Sikka sedang berada di Jakarta untuk menghadiri undangan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) bersama UNICEF.
“Silakan sampaikan rekomendasi. Kami ini satu paket. Nanti saya koordinasikan dengan bupati. Kalau mau menunggu bupati, kita bisa agendakan lagi minggu depan,” ujarnya.
Ia juga merespons permintaan mahasiswa terkait pemaparan kinerja pemerintah selama satu tahun.
Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan melalui forum resmi yang diajukan secara tertulis agar pemerintah dapat menyiapkan data lengkap serta menghadirkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau mau presentasi kinerja, silakan buat surat resmi dan siapkan forum. Pemerintah siap hadir dengan data,” katanya.
Sorotan Infrastruktur dan Ketimpangan Layanan
Dalam dialog yang berlangsung cukup dinamis, mahasiswa mengungkap berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, terutama di wilayah pelosok Kabupaten Sikka.
Mulai dari jalan rusak, belum meratanya jaringan listrik, hingga sulitnya akses komunikasi menjadi keluhan utama yang disuarakan.
Mahasiswa menilai kondisi ini mencerminkan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi.
Wilfridus Iko secara khusus menyoroti kondisi di Kecamatan Mapitara dan desa-desa terpencil lainnya yang dinilai masih tertinggal.
“Jangankan bicara ekonomi maju, sinyal HP saja susah, listrik belum masuk. Mana janji 20 ribu rumah layak huni? Di Desa Nembura, warga masih tinggal di rumah berdinding bambu,” tegasnya.
Kritik juga diarahkan pada kondisi infrastruktur dalam kota Maumere. Ruas jalan di kawasan Wuring hingga depan Kantor Bupati disebut mengalami kerusakan parah, bahkan sempat ditanami pohon pisang oleh warga sebagai bentuk protes.
Menjawab berbagai kritik tersebut, Wakil Bupati Sikka tidak menampik kondisi yang ada. Ia mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan fiskal yang cukup berat.
Simon mengungkapkan bahwa total panjang jalan rusak di Kabupaten Sikka mencapai sekitar 800 kilometer, terdiri dari 300 km rusak berat dan 500 km rusak ringan.
Di sisi lain, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji sekitar 4.000 tenaga P3K.
“Ini pilihan yang sangat sulit. Kami harus membayar gaji 4.000 P3K. Mereka punya keluarga, ada ribuan mulut yang harus makan,” ujarnya.
Menurutnya, memutus kontrak tenaga P3K bukanlah solusi karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan kewajiban tersebut dibandingkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.
Perbaikan Bertahap dan Lobi ke Pemerintah Pusat
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah daerah memastikan bahwa perbaikan jalan tetap menjadi prioritas, terutama pada titik-titik strategis seperti ruas Waidoko–Wuring dan area sekitar kantor Bupati.
Namun, realisasi perbaikan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran setelah belanja wajib terpenuhi.
Untuk proyek infrastruktur berskala besar, Pemerintah Kabupaten Sikka saat ini tengah berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui lobi ke kementerian agar dana APBN dapat dialokasikan ke daerah.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan jaminan kesehatan masyarakat yang dinonaktifkan.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp27 miliar yang saat ini masih dalam proses validasi data agar tepat sasaran.
Menutup dialog, Wakil Bupati Sikka menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah yang tidak terhindarkan dalam kondisi keuangan daerah saat ini.
Ia juga mengingatkan bahwa laporan kinerja pemerintah selama satu tahun telah disampaikan secara resmi melalui sidang paripurna DPRD dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
