MAUMERE-TAJUKNTT-Puluhan warga Dusun Uwa, Desa Maluriwu, memanfaatkan momentum reses anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Partai Perindo, Martin Luther Aji, untuk menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini mereka hadapi, terutama terkait infrastruktur dan layanan kesehatan di Pulau Palu’e.
Dalam forum yang berlangsung pada Senin (27/4/2026) tersebut, warga secara terbuka mengeluhkan buruknya akses jalan, ketiadaan penahan gelombang, hingga minimnya fasilitas kesehatan yang memadai. Salah satu isu paling mendesak adalah kekurangan tenaga medis, khususnya dokter, yang dinilai telah berdampak langsung pada keselamatan warga.
“Kami di Pulau Palu’e kekurangan dokter. Bahkan sampai ada warga yang meninggal karena tidak tertangani dengan baik. Ini harus segera diperhatikan,” ungkap Sebastianus, salah satu warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Martin Luther Aji menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban seluruh anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) guna menyerap aspirasi masyarakat. Ia menyebut, dari 35 anggota DPRD Kabupaten Sikka, seluruhnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan suara rakyat terakomodasi.
“Reses itu penting, karena di sinilah kami mendengar langsung keluhan masyarakat. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit, suara rakyat tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Sebagai mantan Sekretaris Kecamatan Palu’e, Martin mengaku memahami betul kompleksitas persoalan di wilayah kepulauan tersebut, terutama keterbatasan akses pelayanan publik.
Dalam pernyataannya, Martin juga menyoroti lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam menjangkau wilayah terpencil. Ia menilai banyak persoalan masyarakat yang luput dari perhatian organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, peran DPRD melalui pokok-pokok pikiran (pokir) menjadi krusial untuk mengisi celah tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia juga menyinggung kondisi tenaga kesehatan (nakes) yang dinilai memprihatinkan.
“Kasihan para nakes, saat ini hanya menerima sekitar Rp600 ribu. Ini tidak adil. Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau kesejahteraan mereka tidak terpenuhi?” tegasnya.
Selain itu, Martin mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran daerah, yang disebut hanya sekitar Rp49 miliar untuk masyarakat, turut memperburuk situasi, bahkan berdampak pada belum terbayarnya gaji sejumlah tenaga PPPK.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Martin Luther Aji memastikan akan segera melakukan langkah konkret. Ia berjanji akan melakukan kunjungan langsung ke dua fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
“Besok saya akan kunjungi Puskesmas Palu’e dan Puskesmas Tuanggeo untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk melalui jalur pokir DPRD, untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, penahan gelombang, serta peningkatan fasilitas kesehatan.
Reses kali ini kembali menegaskan kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sikka. Aspirasi warga Palu’e menjadi sinyal kuat bahwa kehadiran negara, terutama dalam sektor kesehatan dan infrastruktur dasar, masih belum merata.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi memperdalam ketimpangan sekaligus menurunkan kualitas hidup masyarakat di wilayah terluar.
Penulis : TajukNTT.id
Editor : TajukNTT.id
Sumber Berita : Liputan
