Maumere, 16 September 2025 – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sikka menekankan pentingnya jaminan akses pendidikan tinggi, khususnya bagi keluarga miskin, dalam rapat paripurna DPRD Sikka dengan agenda Pemandangan Umum fraksi fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Sikka tentang Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Bantuan Belajar, Selasa (16/9/2025).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menyoroti janji politik pemerintah daerah mengenai minimal satu orang dari setiap rumah tangga miskin yang harus dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Fraksi menilai hal itu harus diwujudkan secara nyata melalui payung hukum daerah yang jelas dan tidak hanya sebatas wacana.
“Hukum harus melindungi kepentingan masyarakat, bukan segelintir orang. Karena itu, jaminan akses pendidikan bagi keluarga miskin di Sikka perlu betul-betul dijalankan untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegas Agustinus Adeodatus juru bicara Fraksi PKB saat membacakan pemandangan umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PKB juga mengingatkan pemerintah daerah agar menghindari praktik kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan. Transparansi dan keadilan dalam distribusi program tugas belajar serta beasiswa menjadi hal penting yang harus dijaga.
Selain itu, Fraksi PKB menekankan perlunya harmonisasi produk hukum daerah untuk menghindari disharmoni dan memastikan kepastian hukum. “Rancangan perda yang diajukan harus sesuai kewenangan pemerintah daerah, tidak boleh melampaui aturan yang diberikan undang-undang,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyinggung data terbaru mengenai jumlah keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Sikka yang mencapai 8.744 KK dengan total 32.475 jiwa. Menurut PKB, data tersebut harus akurat, relevan, dan andal agar dapat dijadikan dasar kebijakan yang tepat.
“Hidup tidak harus dipenuhi pujian, tapi juga kritik. Apa yang perlu diberi pujian akan kami beri pujian, namun hal yang perlu dikritik akan kami kritik. Kritik kami adalah untuk kebaikan bersama demi mencerdaskan masyarakat Nian Sikka,” ungkap Juru bicara fraksi PKB.
Terkait program bantuan belajar, PKB meminta pemerintah memastikan keberlanjutan program tersebut, termasuk dalam penyediaan dana, pembangunan kemitraan, pemantauan, serta evaluasi. Fraksi juga mendorong terciptanya ekosistem kolaboratif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk mendukung visi bupati Sikka dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. “PKB siap mendukung setiap kebijakan bupati yang berpihak kepada rakyat kecil,” tutupnya.
Penulis : Wiliam
Editor : Wiliam
Sumber Berita : Liputan
