Sikka-Forum Rakyat Resah dan Gelisah (Fokalis) Kabupaten Sikka menggelar aksi damai di halaman gedung DPRD kabupaten Sikka, Kamis, (30/10/2025) siang. Mereka menyampaikan sembilan poin tuntutan.
Pantauan media di lokasi, Frederich F. Baba Djoedje selaku ketua Forkasi datang sendiri ke kantor DPRD Sikka membawa dokumen yang berisikan beberapa poin tuntutan. Dokumen tersebut diserahkan ke Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sikka.
Ia membawa serta satu unit mobil dumtrek bermuatan batu yang kemudian dibongkar tepat di pintu gerbang kantor DPRD Sikka sehingga menutup akses keluar masuk kendaraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyuarakan beberapa tuntutan terkait kinerja DPR dan pemerintah daerah yang dinilai gagal menjalankan amanah rakyat.
“Kami sebagai masyarakat Kabupaten Sikka dalam dalam tahun 2025 ini sangat resah dan gelisah terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Sikka tercinta ini, ” ungkap Ivan yang biasa disapa.
Menurutnya, ada banyak persoalan yang terjadi menyangkut ketidakseriusan Pemerintah Daerah dan DPRD Sikka sebagai pelaksanan dan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan Propinsi NTT untuk kami di Kabupaten Sikka.
Mereka menyampaikan beragam persoalan yang terjadi di kabupaten Sikka terkait, polemik sepanjang tahun terkait pelayanan di Rumah Sakit TC. Hillers Maumere sebagai Rumah sakit Rujukan masyarakat Flores Lembata yang mengalami kekurangan bahkan ketiadaan dokter spesialis berujung pada kasus-kasus kematian pasien dan keterlambatan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kematian warga.
“Bupati dan DPRD Tidak serius dalam menyelesaikan polemik terkait kekurangan dokter spesialis yang disinyalir gaji dan tunjangan kecil, ” ungkapnya.
Menurut Ivan, lemahnya pengawasan DPRD Sikka terhadap penanganan Kasus-kasus korupsi di Sikka yang melibatkan penyelenggara pemerintahan dari tingkat Pemerintah Desa Sampai Pemerintahan Kabupaten yang merugikan negara dan masyarakat.
Kinerja DPRD Sikka yang disinyalir telah banyak menghabiskan anggaran daerah tapi akuntabilitas publik tidak tercapai dimana terkait dengan efisiensi dan efektivitas anggaran yang tidak menyentuh aspek ketidakwajaran misalnya Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang mencapai belasan juta per bulan dan operasional Perjalanan dinas yang tdk berkontribusi terhadap lahirnya peraturan daerah secara inisiatif menurut tugas dan tanggung jawab DPRD Sikka tiap tahun.
Tidak ada transparansi publik terhadap pengalokasian Dana Hibah Pokir sebesar Rp 35 Miliar dimana rata-rata tiap anggota DPRD Sikka memiliki kewenangan sebesar Rp 1 Miliar. Sehingga kami mendesak agar semua alokasi dana hibah dan peruntukannya dibuka ke publik.
“Pemaksaan kehendak Pemda dan DPRD Sikka untuk menutup Pasar Rakyat di Kelurahan Wolomarang kompleks Wuring yang merupakan pusat aktivitas pasar sore hari yang sangat membantu kehidupan warga Sikka dari akses jarak, harga dan terjadi aktivitas relasi komunikasi yang sudah terjalin baik sejak lama. Sehingga kami mendesak untuk duduk bersama antara masyarakat, para pengguna pasar rakyat dan pemda serta DPRD untuk menyelesaikan dan mencari solusi terbaik kedepannya yang menjamin aktivitas pasar demi kehidupan masyarakat, ” tambahnya.
Ivan juga mendesak Bupati Sikka untuk memerintahkan APIP Sikka melakukan audit investigasi terhadap penyaluran dana pokir masing-masing Anggota DPRD Sikka dan pengkajian ulang terhadap nilai kewajaran tunjangan dan operasional DPRD Sikka sesuai kondisi riil di Kabupaten Sikka.
Mendesak Pemda Sikka dan DPRD Sikka untuk melakukan efisiensi anggaran DPRD dan mengalokasikan untuk penambahan gaji dan tunjangan dokter spesialis untuk penempatan di Rs. TC. Hillers Maumere serta pembenahan manajemen rumah sakit yang lebih baik kedepan.
Mendesak Bupati untuk berkoordinasi menunda Perubahan APBD Ketingkat Provinsi dan Kementrian untuk melihat kembali Pendanaan Pokir yang tidak terlalu penting sesuai kebutuhan Dasar masyarakat Sikka dan dialihkan untuk penambahan gaji dokter spesialis.
