Aroma candu yang pekat dan bau apek keringat dari pelataran rumah di Grisee pada pengujung abad ke-19 seolah menembus lorong waktu, menyesakkan napas kita hari ini. Di sana, dalam catatan kelam sejarah, tawa getir perempuan-perempuan terdengar seperti nyanyian kematian; nasib mereka baru saja digadaikan di atas meja judi atau ditukar demi selembar surat jabatan.
Melalui sosok Sanikem—nama kecil Nyai Ontosoroh dalam roman sejarah Bumi Manusia—Pramoedya Ananta Toer sedang membedah palung terdalam penghinaan martabat manusia. Sanikem adalah saksi bisu betapa murahnya harga diri perempuan pribumi di mata kolonial: tak lebih dari ternak yang siap diperjualbelikan.
Lebih dari seabad berlalu, hantu-hantu dari Grisee itu ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah alamat ke sebuah sudut di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menempati ruang-ruang remang di sebuah tempat hiburan yang izinnya baru saja dicabut karena persoalan kemanusiaan yang fatal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bedanya, kepulan asap candu kini berganti dengan aroma alkohol murah dan dentum musik disko yang sember serta memekakkan telinga. Namun, esensinya masih setali tiga uang: sebuah narasi purba tentang perbudakan perempuan yang dikemas rapi dalam kemasan industri hiburan. Tiga belas perempuan terperangkap dalam jerat yang sama. Di mata pengelola, mereka bukan manusia yang berdaulat; mereka hanyalah komoditas dalam buku kas.
*Kasta “Nyai” yang Tak Pernah Usai
Melalui Tetralogi Buru, Pram membedah kasta manusia dengan cara yang sangat menyakitkan. Ada “Meneer” yang merasa memiliki dunia, dan ada “Nyai” yang dianggap sampah moral—padahal si Nyai-lah otak di balik kemajuan ekonomi sebuah perusahaan.
Para pemandu lagu (LC) di Sikka adalah representasi “Nyai” modern itu.
Mereka didatangkan dengan kepala penuh mimpi kemilau—janji gaji besar dan hidup layak—persis seperti janji kemakmuran yang dulu menyeret Sanikem masuk ke rumah Herman Mellema. Namun, begitu gerbang penyekapan terkunci, kedaulatan atas tubuh dan dokumen pribadi mereka menguap begitu saja. Stigma “perempuan malam” adalah “pingitan” modern; sebuah tembok tak kasat mata yang membuat suara mereka tak terdengar sampai ke luar tembok mes.
Sinergi Kemanusiaan di Garis Depan
Dalam salah satu percakapan paling menentukan di Bumi Manusia, Jean Marais—pelukis lumpuh yang menjadi kompas moral Minke—melepaskan sebuah kalimat yang hingga kini masih menggetarkan: _*”Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Di Sikka, pesan legendaris itu mewujud melalui kerja kolektif yang tak membiarkan kesunyian menang.
Perlawanan terhadap praktik eksploitasi ini lahir dari ketajaman nurani berbagai elemen. Dimulai dari respons cepat aktivis kemanusiaan di TRUK-F yang menangkap sinyal darurat dari balik dinding penyekapan, yang kemudian bersambut dengan langkah taktis jajaran Polres Sikka dalam penegakan hukum.
Kehadiran negara pun tidak sekadar di atas kertas; koordinasi intensif melalui UPT PPA Sikka memastikan bahwa perlindungan terhadap korban menjadi prioritas utama. Ini adalah sebuah kerja bersama, sebuah barisan yang merobek tabir kepalsuan bisnis hiburan yang ternyata menjadi pintu masuk bagi dugaan praktik debt bondage (perbudakan utang).
Intervensi Penguasa: Membela Martabat di Atas Modal
Jika dalam novelnya Minke harus tertunduk kalah di Pengadilan Putih karena ia “hanya” seorang pribumi, maka sejarah tidak boleh dibiarkan berulang di tahun 2026 ini. Ketegasan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui kebijakan Bupati Juventus Prima Yoris Kago yang menutup sementara operasional lokasi hiburan bermasalah tersebut per 21 Februari 2026, adalah sebuah pernyataan politik yang krusial: bahwa pajak hiburan tak boleh lebih tinggi nilainya daripada martabat manusia.
Langkah ini diperkuat oleh respons progresif Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui instruksi Kang Dedi Mulyadi (KDM). Dengan menerjunkan tim hukum untuk berkoordinasi langsung dengan pihak berwenang di NTT, koordinasi antar-daerah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bangsa tidak mengenal sekat geografis. Mereka tengah menjemput kembali kehormatan yang sempat dirampas oleh dugaan sindikat perdagangan orang, memastikan bahwa sistem yang buas tidak lagi memiliki celah untuk memangsa manusia.
*Membangun Ekosistem Hiburan yang Beradab*
Persoalannya tentu bukan pada eksistensi industri hiburan itu sendiri. Di era modern, tempat hiburan telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi kota dan penyumbang pendapatan daerah. Namun, kita harus tegas menarik garis: pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan “darah” dan perampasan kemerdekaan manusia. Solusi jangka panjang bagi Sikka bukanlah sekadar menutup pintu, melainkan mereformasi cara kerja industri ini secara total dan profesional.
Dunia hiburan harus bertransformasi menjadi ekosistem yang transparan. Pengelola wajib memandang pekerja bukan sebagai aset mati, melainkan mitra profesional yang dilindungi oleh kontrak kerja legal, jaminan kesehatan (BPJS), serta jam kerja yang manusiawi tanpa jeratan utang yang mengikat leher.
Negara, melalui aparat penegak hukum dan dinas terkait, harus hadir melampaui urusan izin administratif; perlu ada pengawasan berkala yang ketat untuk memastikan tidak ada lagi penyekapan dokumen pribadi atau praktik anak di bawah umur yang disamarkan. Hanya dengan pengelolaan yang berbasis pada hak asasi manusia, industri hiburan bisa berdiri tegak tanpa harus berlumuran praktik TPPO.
Menjadi Manusia Bebas
_”Kita telah melawan, Minke. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya,”_ bisik Ontosoroh di akhir buku.
Kasus di Sikka, dengan segala kengeriannya—mulai dari indikasi pemalsuan dokumen anak di bawah umur hingga isu kelam mengenai “kuburan janin” yang sedang didalami—adalah medan laga kita hari ini. Perjuangan memulangkan 13 perempuan ini bukan hanya soal mobilisasi fisik, tapi soal mengembalikan kedaulatan pribadi mereka sebagai manusia yang merdeka melalui kolaborasi semua lini.
Kita harus berani berbuat adil, tidak hanya saat mereka sudah diselamatkan, tapi dengan membongkar setiap struktur “kolonial modern” yang masih memandang perempuan sebagai barang dagangan. Dunia mungkin tetap buas, namun seperti kata Pram, kita harus berani bersuara. Karena hanya dengan bersuara, kemanusiaan kita tidak akan hilang ditelan angin sejarah yang usang dan memuakkan.
Oleh: Yeriko Fernando-Diaspora Sikka di Jakarta.
