Sikka-Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Cappa Resort, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (29/10/2025) pagi. FGD ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemenuhan sumber pangan dari kawasan hutan berbasis masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengatasi tantangan ketahanan pangan lokal.
Diskusi ini menggarisbawahi potensi besar Sumber Daya Hutan (SDH) dalam menyediakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai sumber pangan, seperti padi, buah-buahan, madu, dan umbi-umbian, melalui skema agroforestri. Pemanfaatan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga mendukung target pengentasan kemiskinan tanpa mengurangi tutupan hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun kebijakan pemerintah telah membuka peluang pemanfaatan hutan untuk pangan, implementasinya dinilai belum terintegrasi sepenuhnya dengan upaya produksi pangan nasional. Diperlukan koordinasi efektif antara Kementerian Kehutanan, Bappenas, BGN, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyatukan inisiatif, mulai dari pengembangan rantai pasok pangan terintegrasi MBG, penguatan kelembagaan lokal, hingga pendampingan teknis dan akses pasar.
“FGD ini adalah sebagai sharing knowledge agar perencanaan bersifat holistik, tidak hanya sektoral oleh Bappenas atau pemerintah saja, namun menjadi strategi bersama untuk anak Indonesia yang sehat, bergizi, dan aman,” ujar perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas di akhir kegiatan.
Kegiatan diawali dengan sambutan dan pemaparan materi oleh Billy Galvano dari Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, dengan materi “Penguatan Tata Kelola Pemenuhan Sumber Pangan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Kawasan Hutan Berbasis Masyarakat”. Dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Drs. Ambrosius Peter, MA, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, mengenai “Pemanfaatan Sumber Pangan Lokal dari Kawasan Hutan dalam Memenuhi Kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)”.
FGD ini melibatkan OPD Kabupaten Sikka (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Bapperida, KPH), Penyuluh Kehutanan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Satgas MBG, dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Mereka secara aktif membahas kemampuan KTH dalam mensuplai MBG, identifikasi komoditas pangan yang dibutuhkan, dan peran OPD dalam mendukung rantai pasok, demi mewujudkan harapan “Generasi Sehat, Cerdas, dan Kompetitif.”
Beberapa poin penting yang dihasilkan dari diskusi, diantaranya, peningkatan kapasitas SPP, yang mana diperlukan pembangunan Dapur SPPG tambahan untuk memperluas jangkauan sasaran MBG.
Masih kurangnya ketersediaan bahan baku lokal, sehingga menjadi tugas bersama untuk mengupayakan pasokan dari produk lokal, termasuk dari Kawasan Perhutanan Sosial (PS).
Permasalahan kekeringan di Sikka yang membatasi musim tanam (IP 100) menjadi kendala utama peningkatan produktivitas pangan. Untuk itu, salah satu solusinya, masyarakat sangat mengharapkan pengoperasian Bendungan yang diresmikan Presiden Jokowi pada 23 Februari 2021 di Desa Ilin Medo untuk mengatasi kekeringan.
Dalam FGD ini, KPH mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan KTH untuk berintegrasi dengan Koperasi Merah Putih (KMP) dan BUMDES sebagai solusi keterbatasan modal dan akses. KTH juga didorong untuk menanam komoditi yang sesuai dengan kebutuhan menu MBG melalui pendampingan.
Untuk tata kelola berkelanjutan, diharapkan aktivitas perhutanan sosial harus berkomitmen pada sistem pengelolaan hutan lestari dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial budaya.
Diharapkan FGD ini dapat memicu sinergi antar pihak dalam merancang dan memonitor pemanfaatan hutan untuk pangan secara terintegrasi, sekaligus menggali potensi MBG agar mencakup desa-desa di sekitar kawasan hutan.
