Opini
Oleh: Wihelmus Toka
(Pimpinan Redaksi Tajukntt.id)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dosen Universitas Muhammadiyah Maumere
Maumere -Tajukntt.id-Selasa,19 Mei 2026
Nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga mendekati Rp17.700 per dolar AS bukan sekadar angka statistik ekonomi. Ini adalah pesan keras dari pasar bahwa ada kekhawatiran serius terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. Ketika sejumlah bank bahkan sudah menjual dolar di atas Rp17.800, publik seharusnya sadar bahwa situasi ini bukan lagi gejala biasa, melainkan alarm terhadap menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah memang mencoba menjelaskan pelemahan rupiah sebagai dampak global: suku bunga tinggi Amerika Serikat, penguatan dolar, perang geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Semua itu benar. Namun alasan tersebut tidak cukup untuk menjelaskan mengapa tekanan terhadap rupiah terasa jauh lebih berat dibandingkan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Pasar tidak hanya melihat kondisi global. Pasar membaca arah kepemimpinan ekonomi domestik. Dan di titik inilah persoalan utama pemerintahan Prabowo mulai terlihat.
Sejak awal, pemerintahan ini membawa agenda besar yang dibungkus narasi kerakyatan dan nasionalisme ekonomi. Dua program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di ruang politik, program-program ini mungkin terdengar menarik karena menyentuh emosi rakyat. Namun di mata pasar dan investor, yang muncul justru pertanyaan besar: dari mana dananya, bagaimana eksekusinya, dan apakah negara mampu menanggung beban fiskalnya?
Program MBG menjadi simbol paling nyata dari kekhawatiran tersebut. Pemerintah ingin memberi makan jutaan anak setiap hari dengan anggaran fantastis mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Masalahnya bukan pada niat membantu rakyat, melainkan pada kemampuan negara membiayainya secara sehat dan berkelanjutan.
Investor memahami satu hal sederhana: ketika belanja negara meningkat sangat besar tanpa reformasi penerimaan yang kuat, maka risiko defisit APBN ikut membengkak. Jika penerimaan pajak tidak naik signifikan sementara pengeluaran terus dipaksa naik, maka pemerintah akan memiliki dua pilihan: menarik utang lebih besar atau mencetak tekanan baru terhadap fiskal negara.
Di sinilah pasar mulai panik.
Ketika kepercayaan terhadap disiplin fiskal menurun, investor asing cenderung keluar dari pasar domestik dan mencari aset yang lebih aman seperti dolar AS. Akibatnya permintaan dolar melonjak, sementara rupiah semakin tertekan. Ini adalah mekanisme ekonomi yang sederhana tetapi brutal.
Belum selesai dengan MBG, pemerintah juga meluncurkan gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Secara teoritis koperasi memang bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun yang membuat pasar khawatir adalah pendekatan yang terlalu sentralistis dan politis.
Koperasi Merah Putih dipersepsikan bukan lahir dari kebutuhan ekonomi organik masyarakat desa, melainkan proyek negara yang didorong dari atas ke bawah dengan aroma mobilisasi kekuasaan yang sangat kuat. Investor melihat ada kecenderungan pemerintah terlalu jauh masuk mengatur mekanisme ekonomi rakyat, termasuk distribusi, pembiayaan, dan aktivitas usaha desa.
Bagi pasar, ini mengirim sinyal negatif: Indonesia dianggap bergerak menuju ekonomi yang makin dikendalikan negara, bukan ekonomi yang sehat berbasis produktivitas dan efisiensi.
Yang lebih mengkhawatirkan, kedua program ini hadir di tengah kondisi fiskal yang sebenarnya belum benar-benar kuat. Utang negara masih tinggi, kebutuhan subsidi besar, penerimaan pajak belum optimal, dan dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya fokus menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, bukan justru meluncurkan proyek-proyek raksasa yang menimbulkan ketidakpastian baru.
Akibatnya mulai terasa. Rupiah melemah, biaya impor naik, harga bahan baku meningkat, dan ancaman inflasi makin nyata. Pada akhirnya rakyat kecil yang paling terpukul. Harga pangan bisa naik, biaya pendidikan meningkat, tarif transportasi terdorong naik, dan daya beli masyarakat perlahan terkikis.
Ironisnya, program yang diklaim demi rakyat justru berpotensi menjadi beban terbesar bagi rakyat ketika stabilitas ekonomi terganggu.
Masalah terbesar pemerintahan Prabowo hari ini bukan semata pelemahan rupiah, melainkan hilangnya kepercayaan bahwa pemerintah memiliki prioritas ekonomi yang realistis. Pasar melihat terlalu banyak ambisi politik, tetapi belum cukup melihat kehati-hatian teknokratis.
Kepemimpinan ekonomi tidak cukup dibangun dengan retorika nasionalisme atau program populis bernilai jumbo. Stabilitas ekonomi membutuhkan disiplin fiskal, keberanian memangkas pemborosan, kepastian hukum, serta fokus pada penciptaan produktivitas riil seperti industri, ekspor, dan investasi.
Kesimpulan
Rupiah yang jebol mendekati Rp17.700 bukan hanya akibat faktor global, tetapi juga refleksi dari kekhawatiran pasar terhadap arah ekonomi pemerintahan Prabowo. Program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipandang terlalu ambisius, mahal, dan belum memiliki kepastian pembiayaan yang meyakinkan. Pasar membaca adanya risiko pembengkakan fiskal, meningkatnya utang, dan intervensi negara yang terlalu besar terhadap ekonomi.
Jika situasi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya rupiah yang terancam, tetapi juga kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia.
Solusi
Pemerintah harus segera menghentikan pendekatan ekonomi berbasis pencitraan populis dan kembali pada prinsip stabilitas fiskal. Program MBG perlu dievaluasi total: dipersempit skalanya, diuji efektivitasnya, dan dijalankan bertahap sesuai kemampuan APBN. Pemerintah juga harus transparan membuka skema pembiayaan agar pasar tidak terus berspekulasi negatif.
Sementara itu, proyek Koperasi Merah Putih harus dijauhkan dari kepentingan politik dan mobilisasi kekuasaan. Negara cukup menjadi fasilitator, bukan pengendali utama ekonomi desa. Pemberdayaan rakyat harus lahir dari produktivitas dan kewirausahaan, bukan ketergantungan pada proyek pemerintah.
Yang paling penting, Prabowo harus menunjukkan bahwa dirinya berani mengambil keputusan ekonomi yang rasional meski tidak populer secara politik. Sebab pasar tidak membutuhkan slogan patriotisme. Pasar membutuhkan kepastian bahwa Indonesia dikelola dengan akal sehat ekonomi.
Jika tidak, rupiah bisa terus jatuh — dan rakyat kecil kembali menjadi korban dari eksperimen politik yang mahal.
Penulis : TajukNTT.id
Editor : TajukNTT.id
Sumber Berita : Opini
