Pengusaha Keluhkan Bantuan Tenda Jadi dari Pokir DPRD Sikka: “Ini Sama Saja Mau Matikan Usaha Kami”

- Reporter

Senin, 22 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tenda jadi yang terpasang dalam acara pesta. Sumber:istimewa.

Sikka-Rencana DPRD Kabupaten Sikka mengalokasikan dana lebih dari Rp 1,2 miliar dari Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2025 untuk pengadaan tenda jadi menuai keluhan dari pengusaha tenda lokal. Mereka khawatir program bantuan yang ditujukan untuk 15 kelompok masyarakat itu akan mematikan usaha tenda yang sudah lebih dulu berjalan.

Salah seorang pengusaha tenda jadi, Rikardus Banda, menilai program bantuan tersebut berpotensi merugikan pengusaha lokal.

“Ini sama saja mau matikan usaha masyarakat. Harga sewa tenda jadi dari bantuan Pokir pasti lebih rendah karena mereka tidak ada beban, kan barang bantuan,” ungkapnya, Selasa (23/9/2025) pagi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rikardus Banda menjelaskan, usaha tenda jadi di Sikka selama ini dibangun dengan modal pinjaman dari bank atau koperasi kredit. Dengan hadirnya tenda bantuan dari Pokir DPRD, ia menilai posisi pengusaha yang menanggung beban pinjaman akan semakin sulit.

https://tajukntt.id/2025/09/22/rp-12-miliar-pokir-dprd-sikka-dialokasikan-untuk-bantuan-tenda-jadi-bagi-15-kelompok-masyarakat/

“Kalau DPRD mengadakan bantuan tenda jadi melalui Pokir, secara tidak langsung mematikan usaha kami. Usaha kami ini atas perjuangan dan modalnya dari pinjaman di bank dan koperasi. Kalau ada bantuan tenda jadi dari Pokir DPRD kan bantuan didapat cuma-cuma oleh kelompok penerima. Artinya persaingan di lapangan itu akan ada. Karena mereka menganggap barang tenda jadi adalah bantuan cuma-cuma, tentu mereka akan bermain di harga. Atau malah digunakan gratis di beberapa acara kedukaan atau kegiatan lainnya. Masyarakat pasti akan memilih itu. Sehingga pendapatan usaha bagi kami yang pakai modal sendiri ini akan tergerus,” tegasnya.

Menurutnya, dampak ini langsung terasa bagi pengusaha tenda lokal.

“Pendapatan kami pasti akan berkurang. Bagaimana untuk bayar cicilan koperasi atau bank itu. Secara tidak langsung DPRD mematikan usaha masyarakat atau pengusaha tenda,” lanjutnya.

Tedjo demikian ia disapa juga menilai bahwa bila memang ada bantuan untuk mendukung usaha masyarakat, sebaiknya diarahkan kepada pengusaha tenda jadi yang sudah ada, bukan diberikan kepada kelompok baru.

“Kalau memang bantuan untuk kelompok usaha, sebaiknya diberikan kepada pengusaha tenda yang sudah ada untuk peningkatan usaha, bukan malah kepada orang yang baru. Dengan begitu ada penambahan atau peningkatan usaha. Kalau diberi kepada orang baru, matilah persaingan di lapangan. Mereka kan tidak punya beban karena barang diperoleh gratis,” ucapnya.

Ia menambahkan, pengusaha tenda justru akan terbantu bila bantuan Pokir diarahkan pada pengadaan pelengkap usaha, seperti kursi, agar layanan mereka lebih lengkap.

https://tajukntt.id/2025/09/22/tingginya-permintaan-masyarakat-jadi-alasan-dprd-sikka-kembali-usulkan-pengadaan-tenda-jadi-lewat-pokir/

“Kalau memang bantuan itu untuk peningkatan usaha, paling tidak ada teman-teman pengusaha tenda yang mendapatkan. Misalnya mereka dapat bantuan kursi, sehingga pengusaha bisa satu paket kursi dan tenda. Tapi kalau kursi dan tenda diberikan kepada orang baru, maka lebih parah lagi dampaknya. Ada pengusaha yang hanya punya tenda tanpa kursi, ada yang sudah lengkap. Kalau malah diarahkan ke perorangan baru, pendapatan pengusaha tenda jadi yang sudah ada bisa lebih terpuruk,” jelasnya.

Ia pun berharap DPRD Sikka meninjau kembali rencana memberikan bantuan tenda jadi kepada masyarakat.

“Kami minta DPRD pikir ulang. Kalau memang mau bantu, arahkan untuk peningkatan usaha, bukan malah bunuh usaha yang sudah ada,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Sikka, Valerianus Samador, menjelaskan bahwa pengadaan tenda jadi melalui Pokir DPRD merupakan respons atas tingginya permintaan masyarakat.

“Bantuan tenda jadi ini kembali dianggarkan melalui Pokir juga karena dorongan tingginya permintaan masyarakat, di mana banyak diadakan pesta atau hajatan sehingga membutuhkan tenda jadi,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Valerianus menambahkan, program ini tidak sekadar memberi bantuan barang, tetapi juga disertai pelatihan.

“Di pelatihan kita ajari bagaimana pengelolaan bisnisnya. Selain ilmu, ada juga sharing pengalaman praktis usaha tenda menghadirkan pengusaha tenda jadi berpengalaman seperti Rindu Nyaman,” katanya.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnakertrans Sikka, Johanes Saverius, merincikan bahwa bantuan Pokir tahun anggaran 2025 ditargetkan menyasar 15 individu dan kelompok masyarakat dengan total 91 kotak tenda jadi.

Komentar FB

Follow WhatsApp Channel tajukntt.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Sikka Butuh Hampir Rp 10 Miliar Gaji 727 PPPK Paruh Waktu, Sekda: Kemampuan Fiskal Hanya Rp 600 Ribu per Bulan
Lara Guru PPPK Paruh Waktu Sikka: Diangkat 5 Januari 2026, Hingga April Belum Terima Gaji
Nasib Miris 207 Guru dan Tenaga Kependidikan PPPK Paruh Waktu di Sikka: Digaji Rp 600 Ribu, DPRD Sebut Tidak Manusiawi
Belajar dari Kasus SMPN Nuba Arat, Dinas PKO Sikka Akan Optimalkan Peran Pengawas dan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Sekolah
Buntut Guru SMPN Nuba Arat Segel Ruang Kepala Sekolah dan Mogok, Dinas PKO Sikka Geser Kepsek ke Dinas, Tetapkan Seorang PLH
Guru SMPN Nuba Arat, Sikka Segel Ruang Kepala Sekolah, KBM Terganggu
12 Guru Mogok Mengajar, Dinas PKO Sikka Akui Ada Masalah Internal di SMPN Nuba Arat
LPDB Koperasi Datangi Kopdit Obor Mas, Buka Peluang Pinjaman Baru untuk Dorong Ekonomi Anggota
Berita ini 155 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 07:54 WITA

Pemkab Sikka Butuh Hampir Rp 10 Miliar Gaji 727 PPPK Paruh Waktu, Sekda: Kemampuan Fiskal Hanya Rp 600 Ribu per Bulan

Senin, 20 April 2026 - 04:58 WITA

Lara Guru PPPK Paruh Waktu Sikka: Diangkat 5 Januari 2026, Hingga April Belum Terima Gaji

Jumat, 17 April 2026 - 00:24 WITA

Belajar dari Kasus SMPN Nuba Arat, Dinas PKO Sikka Akan Optimalkan Peran Pengawas dan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Sekolah

Kamis, 16 April 2026 - 13:14 WITA

Buntut Guru SMPN Nuba Arat Segel Ruang Kepala Sekolah dan Mogok, Dinas PKO Sikka Geser Kepsek ke Dinas, Tetapkan Seorang PLH

Kamis, 16 April 2026 - 01:32 WITA

Guru SMPN Nuba Arat, Sikka Segel Ruang Kepala Sekolah, KBM Terganggu

Berita Terbaru