Redistribusi Tanah Eks HGU Nangahale, Kementerian ATR/BPN Alokasikan Kuota 1000 Sertifikat

- Reporter

Kamis, 22 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Herman A. Oematan, S.SIT

Herman A. Oematan, S.SIT

MAUMERE-tajukntt, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) mengalokasikan kuota 1.000 sertifikat bidang tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale untuk program redistribusi Tanah Untuk Reforma Agraria (TORA) bagi masyarakat di Kabupaten Sikka untuk tahun 2026.

“Yang dialokasikan ke kita oleh Kementerian ATR/BPN untuk awal ini ada 1.000 sertifikat redistribusi,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Herman A. Oematan, S.SIT., dikonfirmasi, Kamis, 22/01/2026.

Terkait itu kata Herman, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mengeluarkan SK penetapan lokasi untuk 1.000 bidang tanah. Adapun lokasi bidang tanah redistribusi yang disiapkan yakni di Desa Runut, Desa Likong Gete dan Desa Nangahale. “1.000 bidang tanah di 3 desa ini adalah yang berada di luar lokasi HGU PT. Krisrama,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk tahapan redistribusi kata Herman, diawali penyuluhan kepada masyarakat, pengumpulan data fisik dan yuridis, dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, selanjutnya sidang oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Setelah itu penerbitan SK pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan penerbitan sertifikat.

Dikatakan, mekanisme program redistribusi TORA berbeda dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni dalam penentuan subyek penerima sertifikat. Untuk redistribusi TORA kata Herman, penetapan subyek penerima oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Sikka. Sedangkan ATR/BPN hanya menetapkan lokasi (obyek tanah).

“Kalau PTSL, kami sendiri yang keluarkan SK atas nama subyek penerimanya. Kalau redistribusi TORA, subyeknya ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Sikka,” jelasnya.

Sekedar diketahui, sejauh ini sudah 1.200-san warga yang mendaftar untuk mengikuti program redistribusi TORA tanah eks HGU Nangahale melalui Tim Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T).

Komentar FB

Penulis : Vianey

Editor : redaksi

Sumber Berita : nasional

Follow WhatsApp Channel tajukntt.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Kilat, Janjikan Layanan JKN Respons di Bawah 5 Menit
Emanuel Herdiyanto: Pernyataan Jusuf Kalla Bukan Penistaan, Tak Perlu Lapor Polisi
Pelindo Salurkan 100 Paket Sembako untuk Warga Pemana
Pelindo Salurkan 100 Paket Sembako untuk Warga Pemana Ditengah Kondisi Ekonomi Sedang Sulit
Jutaan Peserta JKN Terindikasi Risiko Penyakit Kronis, BPJS Perkuat Skrining
Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Maumere Raih Akreditasi “Unggul”
BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Tetap Buka Saat Mudik Lebaran 2026, Posko Kesehatan Disiapkan di Jalur Padat
21 Layanan dan Penyakit Tak Ditanggung BPJS Kesehatan, Ini Dasar Hukumnya
Berita ini 219 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 07:46 WITA

BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Kilat, Janjikan Layanan JKN Respons di Bawah 5 Menit

Senin, 13 April 2026 - 02:02 WITA

Emanuel Herdiyanto: Pernyataan Jusuf Kalla Bukan Penistaan, Tak Perlu Lapor Polisi

Sabtu, 14 Maret 2026 - 02:52 WITA

Pelindo Salurkan 100 Paket Sembako untuk Warga Pemana

Sabtu, 14 Maret 2026 - 02:37 WITA

Pelindo Salurkan 100 Paket Sembako untuk Warga Pemana Ditengah Kondisi Ekonomi Sedang Sulit

Selasa, 10 Maret 2026 - 12:20 WITA

Jutaan Peserta JKN Terindikasi Risiko Penyakit Kronis, BPJS Perkuat Skrining

Berita Terbaru